Swasembada Garam Dibutuhkan 40 Ribu Ha Lahan
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jasa Kelautan Direktorat Jenderal Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Abduh Nurhidayat mengatakan, untuk dapat mencapai swasembada garam, dibutuhkan 40 ribu hektare (ha) lahan baru. Pasalnya, saat ini baru terasedia sekitar 25 ribu ha lahan.
"Lahan eksisting saat ini hanya 25 ribu ha yang ada. Makanya, saat pertemuan dibicarakan integrasi lahan yang bakal dilakukan," kata dia usai pertemuan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (28/8/2017).
Menurutnya, jika integrasi yang sudah matang dibahas ada sekitar 15 lokasi atau setiap kabupaten satu lokasi. Dengan ketentuan satu lokasi integrasi harus tersedia 15 ha, dan bakal dilengkapi dengan gudang penyangga maupun pengelola yang berbentuk koperasi.
"Selama ini lahan milik petani garam kan kecil-kecil luasannya. Makanya, perlu lahan yang terintegrasi hingga maksimal. Termasuk di dalamnya nanti dikelola koperasi dan kerja sama perbankan. Sehingga, semua transaksi garam sudah dituntaskan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Abduh Nurhidayat menegaskan, bila saat ini sejak 2016 sudah terealisasi enam gudang penyangga, sehingga sisanya bisa dilanjutkan pengerjaannya 2017 maupun 2018.
"Harapannya, dengan model integrasi ini satu hektarnya mampu memproduksi 100 ton. Maka, bakal terpenuhi kebutuham garam 4 juta ton per tahun," ungkap dia.
Dalam kesempatan itu, Abduh juga mengungkapkan, dalam pertemuan juga muncul pembahasan kadar NaCL dan harga standar. Sebab, nantinya kadar airnya dipatok 94%, 90%, dan 85%.
"Untuk kadar yang terbaik kan 94%. Makanya, kami optimis pembahasan ini dapat mencari solusi untuk masalah garam nasional," tuturnya.
"Lahan eksisting saat ini hanya 25 ribu ha yang ada. Makanya, saat pertemuan dibicarakan integrasi lahan yang bakal dilakukan," kata dia usai pertemuan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (28/8/2017).
Menurutnya, jika integrasi yang sudah matang dibahas ada sekitar 15 lokasi atau setiap kabupaten satu lokasi. Dengan ketentuan satu lokasi integrasi harus tersedia 15 ha, dan bakal dilengkapi dengan gudang penyangga maupun pengelola yang berbentuk koperasi.
"Selama ini lahan milik petani garam kan kecil-kecil luasannya. Makanya, perlu lahan yang terintegrasi hingga maksimal. Termasuk di dalamnya nanti dikelola koperasi dan kerja sama perbankan. Sehingga, semua transaksi garam sudah dituntaskan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Abduh Nurhidayat menegaskan, bila saat ini sejak 2016 sudah terealisasi enam gudang penyangga, sehingga sisanya bisa dilanjutkan pengerjaannya 2017 maupun 2018.
"Harapannya, dengan model integrasi ini satu hektarnya mampu memproduksi 100 ton. Maka, bakal terpenuhi kebutuham garam 4 juta ton per tahun," ungkap dia.
Dalam kesempatan itu, Abduh juga mengungkapkan, dalam pertemuan juga muncul pembahasan kadar NaCL dan harga standar. Sebab, nantinya kadar airnya dipatok 94%, 90%, dan 85%.
"Untuk kadar yang terbaik kan 94%. Makanya, kami optimis pembahasan ini dapat mencari solusi untuk masalah garam nasional," tuturnya.
(izz)