Bantuan Bus Sekolah dari Kemenhub Dinilai Salah Sasaran
Kamis, 07 September 2017 - 06:05 WIB
Bantuan Bus Sekolah dari Kemenhub Dinilai Salah Sasaran
A
A
A
JAKARTA - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar memberikan bantuan yang sesuai dengan keluhan daerah. Pasalnya ada beberapa bantuan Kemenhub yang dikeluhkan alias tidak tepat sasaran.
"Kami sempat melakukan kunjungan kerja ke Bali. Kami memdapat keluhan bahwa bantuan bus sekolah di Bali tidak bisa dimaksimalkan. Sebab bus tersebut yang diminta ukuran sedang tapi dikasihkan bus besar," ungkap Sigit Susiatomo saat rapat kerja dengan Kemenhub, Rabu (6/9/2017).
Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu juga melihat bahwa pengadaan bus sekolah yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 2018 ini, juga dikhawatirkan mubazir. Sebab, dia melihat antara yang diharapkan daerah-daerah adalah bus sekolah ukuran sedang. Namun yang tertera dalam RKA yang diajukan Kemenhub adalah bus dengan ukuran besar.
"Kami khawatir bahwa apa yang kami alami saat kunjungan ke Bali bakal terjadi lagi. Makanya, pengadaan bus sekolah harus ditinjau ulang," ujar politikus PKS itu.
Menyikapj hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hanya terdiam. Namun, pada sesi tanggapan atas beberapa keluhan para anggota Komisi V di bagian akhir, Budi Karya memutuskan untuk menarik kembali bus sekolah yang sudah didistribusikan ke daerah, termasuk di Bali.
"Kami akan menarik bus sekolah di Bali dan beberapa daerah lain yang tidak sesuai. Sebab dari pada tidak terpakai maka akan lebih baik dimanfaatkan di Jakarta," tukasnya.
Bahkan, dalam kesempatan itu, Budi Karya juga sempat menawarkan agar bus-bus sekolah yang ditarik agar dapat dimanfaatkan para anggota Komisi V di daerah pemilihan masing-masing.
"Kami sempat melakukan kunjungan kerja ke Bali. Kami memdapat keluhan bahwa bantuan bus sekolah di Bali tidak bisa dimaksimalkan. Sebab bus tersebut yang diminta ukuran sedang tapi dikasihkan bus besar," ungkap Sigit Susiatomo saat rapat kerja dengan Kemenhub, Rabu (6/9/2017).
Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu juga melihat bahwa pengadaan bus sekolah yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 2018 ini, juga dikhawatirkan mubazir. Sebab, dia melihat antara yang diharapkan daerah-daerah adalah bus sekolah ukuran sedang. Namun yang tertera dalam RKA yang diajukan Kemenhub adalah bus dengan ukuran besar.
"Kami khawatir bahwa apa yang kami alami saat kunjungan ke Bali bakal terjadi lagi. Makanya, pengadaan bus sekolah harus ditinjau ulang," ujar politikus PKS itu.
Menyikapj hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hanya terdiam. Namun, pada sesi tanggapan atas beberapa keluhan para anggota Komisi V di bagian akhir, Budi Karya memutuskan untuk menarik kembali bus sekolah yang sudah didistribusikan ke daerah, termasuk di Bali.
"Kami akan menarik bus sekolah di Bali dan beberapa daerah lain yang tidak sesuai. Sebab dari pada tidak terpakai maka akan lebih baik dimanfaatkan di Jakarta," tukasnya.
Bahkan, dalam kesempatan itu, Budi Karya juga sempat menawarkan agar bus-bus sekolah yang ditarik agar dapat dimanfaatkan para anggota Komisi V di daerah pemilihan masing-masing.
(ven)
Lihat Juga :
