DJBC Kaji UU Cukai demi Wujudkan Rencana Ekstensifikasi Cukai

JAKARTA - Pemerintah semakin serius menggarap rencana ekstensifikasi objek cukai. Salah satu langkah yang sedang dilakukan adalah mengkaji perubahan UU No 39/2007 tentang Cukai yang saat ini hanya mengatur tiga jenis barang kena cukai, yaitu hasil tembakau atau rokok, alkohol, dan minuman beralkohol.

Untuk memperkaya kajian tersebut, Direkorat Jederal Bea Cukai (DJBC) secara intensif terus melakukan pembahasan evaluasi UU tentang cukai bersama dengan kalangan akademisi, ahli hukum, dan praktisi di bidang cukai.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Robert Leonard Marbun mengatakan, kajian tersebut dapat membuka peluang Indonesia untuk melakukan ekstensifikasi objek cukai.

"Dalam UU No 39/2007 tentang Cukai, objek cukainya masih sangat terbatas. Dengan adanya kajian ini, diharapkan akan membuka peluang pemerintah untuk menambah objek cukai baru sesuai karakteristik barang kena cukai. Dengan melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan, kami harap hasil kajiannya akan lebih komprehensif dan dapat diterima," tutur Robert.

Berdasarkan UU Cukai saat ini, cukai dapat dikenakan terhadap barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan demi keadilan.

Selain penambahan objek cukai baru yang dipandang perlu, kajian UU tentang Cukai tersebut juga akan mengarahkannya menjadi instrumen fiskal yang dinamis. Pihaknya menyadari sudah membutuhkan ekstensifikasi objek cukai, perlu alternatif penerimaan di bidang cukai selain dari rokok.

Faktanya, Indonesia saat ini sangat bergantung pada cukai rokok. Penelitian Universitas Indonesia yang menyebutkan bahwa dari total penerimaan di cukai, 97% berasal dari cukai rokok.

"Ke depannya jika ada perubahan, maka UU Cukai akan kita arahkan menjadi instrumen fiskal yang dinamis. Fungsi pengendalian akan lebih dominan untuk melindungi kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, dan pembangunan nasional," jelas Robert.