Ingin Tetap Kuasai Grasberg Usai Divestasi, Luhut Sindir Freeport
Rabu, 13 September 2017 - 21:05 WIB
Ingin Tetap Kuasai Grasberg Usai Divestasi, Luhut Sindir Freeport
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyindir PT Freeport Indonesia yang masih ingin mengontrol tambang Grasberg di Papua, meskipun nanti telah melepaskan (divestasi) 51% sahamnya. Dia bahkan mempertanyakan logika Freeport terkait keinginannya tersebut.
(Baca Juga: Luhut Ultimatum Freeport Lepas 51% Saham Paling Lambat 2019 )
Dia mengatakan, jika Freeport telah mendivestasikan 51% sahamnya, maka pemerintah telah memiliki mayoritas saham di Grasberg, Papua. Jika demikian, maka sudah seharusnya Indonesia yang memiliki kontrol lebih besar dibanding raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
"Enggak ada itu (Freeport kontrol tambang Grasberg). Dia boleh saja bilang itu, kita negara yang berdaulat. Masa 51% dan kau 49% dia yang mengontrol. Itu logika dari mana?," katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Menurutnya, Freeport tidak perlu ketakutan Indonesia tidak mampu mengelola tambang di Papua. Sebab, saat ini saja sudah ada 500 lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang bekerja di Freeport, dan telah mampu mengoperasikan teknologi canggih milik Freeport.
"Kita banyak orang pintar untuk operasikan itu. 500 orang anak ITB yang bekerja belasan tahun, dan 97% sudah dioperasikan mereka. Jadi tidak ada masalah itu," tegas dia.
Jika nantinya dalam struktur manajemen, Freeport ingin memasukkan orang-orangnya maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, pucuk pimpinan tertinggi tetap harus dari Indonesia. "Kalau 51%, CEO kita, operasional kita, finance nya kita ya bisa dibuat seperti itu. Jadi kita mengacu ketentuan yang berlaku umum," tandasnya.
(Baca Juga: Luhut Ultimatum Freeport Lepas 51% Saham Paling Lambat 2019 )
Dia mengatakan, jika Freeport telah mendivestasikan 51% sahamnya, maka pemerintah telah memiliki mayoritas saham di Grasberg, Papua. Jika demikian, maka sudah seharusnya Indonesia yang memiliki kontrol lebih besar dibanding raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
"Enggak ada itu (Freeport kontrol tambang Grasberg). Dia boleh saja bilang itu, kita negara yang berdaulat. Masa 51% dan kau 49% dia yang mengontrol. Itu logika dari mana?," katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Menurutnya, Freeport tidak perlu ketakutan Indonesia tidak mampu mengelola tambang di Papua. Sebab, saat ini saja sudah ada 500 lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang bekerja di Freeport, dan telah mampu mengoperasikan teknologi canggih milik Freeport.
"Kita banyak orang pintar untuk operasikan itu. 500 orang anak ITB yang bekerja belasan tahun, dan 97% sudah dioperasikan mereka. Jadi tidak ada masalah itu," tegas dia.
Jika nantinya dalam struktur manajemen, Freeport ingin memasukkan orang-orangnya maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, pucuk pimpinan tertinggi tetap harus dari Indonesia. "Kalau 51%, CEO kita, operasional kita, finance nya kita ya bisa dibuat seperti itu. Jadi kita mengacu ketentuan yang berlaku umum," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
