Soal Opini WTP, Sri Mulyani Ingatkan Harus Berdampak Langsung
Kamis, 14 September 2017 - 18:03 WIB
Soal Opini WTP, Sri Mulyani Ingatkan Harus Berdampak Langsung
A
A
A
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah sudah seharusnya juga memiliki dampak langsung ke masyarakat. Meski Ia memberikan apresiasi tinggi, kepada K/L atau pemerintah daerah yang telah mampu mencapai status laporan keuangan dalam posisi WTP.
Lebih lanjut Ia menambahkan, setelah mendapatkan predikat WTP. Maka selanjutkan yang harus dimaksimalkan dalam hal ini pemerintah daerah adalah mencapai kesejahteraan rakyat. "Masyarakat akan bertanya sesudah WTP apa? Apakah artinya bagi masyarakat? Tentu masyarakat ingin dengan WTP, maka kesejahteraan dan keadilan bisa tercapai atau makin terlihat," ujarnya saat Rakernas Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Jakarta, Kamis (14/9/2017).
"Oleh karenanya kita perlu meningkatkan tidak hanya dari kualitas laporan keuangan, tapi juga perencanaan pelaksanaan dari penggunaan anggaran dan dari sisi akuntabilitas," sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Sri Mulyani menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengarahkan bahwa akuntabilitas difokuskan kepada hasil dan dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat sehingga bukan melulu mengacu pada proses. Untuk itu, terang dia peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting.
"Mereka bertugas sebagai pendamping agar pelaksanaan penggunaan dan tata kelola terus terjaga sehingga laporan keuangan tidak hanya menunjukkan akuntabilitas dengan baik, dan transparansi tinggi namun juga bisa mencapai tujuan yang kita ingin capai," ungkap dia.
"Itu pun kita juga harus fokus untuk tidak membebani dari segala proses untuk mencapai tujuan dengan berbagai macam ketentuan dan persyaratan birokrasi. Akhirnya bukan untuk mencapai tujuan, tapi malah menambah beban birokrasi," tandasnya.
Lebih lanjut Ia menambahkan, setelah mendapatkan predikat WTP. Maka selanjutkan yang harus dimaksimalkan dalam hal ini pemerintah daerah adalah mencapai kesejahteraan rakyat. "Masyarakat akan bertanya sesudah WTP apa? Apakah artinya bagi masyarakat? Tentu masyarakat ingin dengan WTP, maka kesejahteraan dan keadilan bisa tercapai atau makin terlihat," ujarnya saat Rakernas Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Jakarta, Kamis (14/9/2017).
"Oleh karenanya kita perlu meningkatkan tidak hanya dari kualitas laporan keuangan, tapi juga perencanaan pelaksanaan dari penggunaan anggaran dan dari sisi akuntabilitas," sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Sri Mulyani menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengarahkan bahwa akuntabilitas difokuskan kepada hasil dan dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat sehingga bukan melulu mengacu pada proses. Untuk itu, terang dia peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting.
"Mereka bertugas sebagai pendamping agar pelaksanaan penggunaan dan tata kelola terus terjaga sehingga laporan keuangan tidak hanya menunjukkan akuntabilitas dengan baik, dan transparansi tinggi namun juga bisa mencapai tujuan yang kita ingin capai," ungkap dia.
"Itu pun kita juga harus fokus untuk tidak membebani dari segala proses untuk mencapai tujuan dengan berbagai macam ketentuan dan persyaratan birokrasi. Akhirnya bukan untuk mencapai tujuan, tapi malah menambah beban birokrasi," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
