Sri Mulyani Minta Pemda Tak Persulit Izin Investasi Swasta
Kamis, 14 September 2017 - 20:08 WIB
Sri Mulyani Minta Pemda Tak Persulit Izin Investasi Swasta
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta, kepada pemerintah daerah (pemda) untuk turut serta mendorong kegiatan investasi dengan tidak mempersulit perizinan. Hal ini lantaran, masih kerap ditemukan pemda memberikan perizinan yang sangat panjang dan rumit sehingga membuat pihak swasta dan investor menjadi terganggu.
"Jangan membuat kebijakan yang membebani dunia usaha, ini juga sesuatu yang penting. Karena kalau pemerintah pusat melakukan banyak upaya dan kemudahan dalam investasi, jangan sampai daerah justru menyulitkan. Apakah itu izin, atau peraturan yang berhubungan dengan pungutan, jangan dipersulit karena akan membebani investasi," kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
(Baca Juga: Soal Opini WTP, Sri Mulyani Ingatkan Harus Berdampak Langsung )
Kemudian, lanjutnya, pemerintah juga berupaya untuk memperbaiki dari tata kelola sehingga seluruh anggaran yang digunakan untuk kemakmuran rakyat bisa benar-benar tercapai. "Jangan sampai seperti tadi yang saya sampaikan, sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tapi korupsi. WTP tapi tidak efisien," imbuhnya.
Semua karena saat ini anggaran yang makin besar di daerah, seharusnya bisa membuat daerah lebih maju dalam perekonomiannya, sehingga bisa mengurangi jumlah kemiskinan di daerah.
"Di daerah itu sekarang ada Rp750 triliun lebih dan anggaran yang makin besar di KL, seharusnya bisa menggerakkan ekonomi dan ciptakan kemakmuran. Bisa saja anggaran makin besar tapi ekonomi tidak bergerak, karena belanja kita tidak baik," pungkasnya.
"Jangan membuat kebijakan yang membebani dunia usaha, ini juga sesuatu yang penting. Karena kalau pemerintah pusat melakukan banyak upaya dan kemudahan dalam investasi, jangan sampai daerah justru menyulitkan. Apakah itu izin, atau peraturan yang berhubungan dengan pungutan, jangan dipersulit karena akan membebani investasi," kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
(Baca Juga: Soal Opini WTP, Sri Mulyani Ingatkan Harus Berdampak Langsung )
Kemudian, lanjutnya, pemerintah juga berupaya untuk memperbaiki dari tata kelola sehingga seluruh anggaran yang digunakan untuk kemakmuran rakyat bisa benar-benar tercapai. "Jangan sampai seperti tadi yang saya sampaikan, sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tapi korupsi. WTP tapi tidak efisien," imbuhnya.
Semua karena saat ini anggaran yang makin besar di daerah, seharusnya bisa membuat daerah lebih maju dalam perekonomiannya, sehingga bisa mengurangi jumlah kemiskinan di daerah.
"Di daerah itu sekarang ada Rp750 triliun lebih dan anggaran yang makin besar di KL, seharusnya bisa menggerakkan ekonomi dan ciptakan kemakmuran. Bisa saja anggaran makin besar tapi ekonomi tidak bergerak, karena belanja kita tidak baik," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
