Swasta Mengisi Kebutuhan Dana Besar untuk Infrastruktur
Selasa, 26 September 2017 - 15:28 WIB
Swasta Mengisi Kebutuhan Dana Besar untuk Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) menilai pemanfaatan modal dan keahlian teknis swasta melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP) dapat membantu negara-negara Asia dan Pasifik untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Saat ini, kebutuhan infrastruktur negara tersebut mencapai kira-kira USD1,7 triliun per tahun.
(Baca Juga: ADB Jaga Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia di Level 5,8% )
Dalam Asian Development Outlook update, KPBU sebagai sumber dukungan yang sangat penting dari sektor swasta untuk upaya kawasan ini menutup kekurangan pembiayaan infrastruktur yang mencapai USD500 miliar per tahun.
"Jika dilaksanakan dengan benar, KPBU berpotensi mengisi kebutuhan infrastruktur yang sangat besar di kawasan ini, sambil memanfaatkan kemampuan dan sumber daya sektor swasta guna mencapai sasaran besarnya, yaitu pembangunan berkelanjutan bagi semua," ujar Ekonom Kepala ADB, Yasuyuki Sawada di Kantor ADB, Jakarta, Selasa (26/9/2017)
Kebutuhan pembangunan Asia, lanjut dia, memang sangat besar, mengingat lebih dari 400 juta penduduk Asia saat ini masih hidup tanpa Iistrik, 300 juta orang tanpa air bersih yang aman dan lebih dari 1,5 miliar orang hidup tanpa sanitasi dasar. "Sumber daya pemerintah dan lembaga keuangan internasional seperti ADB tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan inilah yang dapat dibantu dan diatasi oleh sektor swasta melalui KPBU," imbuh dia.
Dari data tersebut, maka dapat dicatat bahwa, jika dilaksanakan dengan benar, KPBU dapat meningkatkan sektor infrastruktur maupun penyampaian layanan publik. Sehingga KPBU merupakan alat yang efeklif dalam pembangunan ekonomi inklusif.
Model KPBU saat ini semakin diterima di Asia, dengan jumlah proyek yang disampaikan melalui skema ini tumbuh empat kali lipat dalam 25 tahun terakhir saat ini, transaksi KPBU di kawasan ini masih terkonsentrasi di Asia Timur dan selatan, yang menunjukkan adanya peluang yang belum digali di sub-kawasan lainnya.
"Fokus proyek KPBU selama ini biasanya adalah di bidang energi dan transporasi. Meski demikian, kesehatan dan pendidikan merupakan bidang-bidang yang mulai dijajaki untuk diwujudkan menggunakan skema KPBU," papar dia.
Agar dapat melaksanakan skema KPBU dengan efektif dalam proyek pembangunan di Asia dan Pasiflk, lanjut dia, laporan ini mencatat bahwa tala kelola, legislasi, struktur kelembagaan, dan pengetahuan mengenai seluk-beluk KPBU harus ditingkatkan.
"Hal ini bersamaan dengan upaya luas untuk meningkatkan iklim investasi dan memperdalam pasar keuangan, pemerintah di kawasan ini dapat meningkatkan peluang keberhasilan pelaksanaan KPBU melalui alokasi risiko yang optimal kepada pemangku kepentingan. Menjalankan kebijakan regulasi yang tepat, memilih proyek yang tepat untuk dijadikan KPBU, dan menemukan mitra swasta yang cocok," pungkasnya.
(Baca Juga: ADB Jaga Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia di Level 5,8% )
Dalam Asian Development Outlook update, KPBU sebagai sumber dukungan yang sangat penting dari sektor swasta untuk upaya kawasan ini menutup kekurangan pembiayaan infrastruktur yang mencapai USD500 miliar per tahun.
"Jika dilaksanakan dengan benar, KPBU berpotensi mengisi kebutuhan infrastruktur yang sangat besar di kawasan ini, sambil memanfaatkan kemampuan dan sumber daya sektor swasta guna mencapai sasaran besarnya, yaitu pembangunan berkelanjutan bagi semua," ujar Ekonom Kepala ADB, Yasuyuki Sawada di Kantor ADB, Jakarta, Selasa (26/9/2017)
Kebutuhan pembangunan Asia, lanjut dia, memang sangat besar, mengingat lebih dari 400 juta penduduk Asia saat ini masih hidup tanpa Iistrik, 300 juta orang tanpa air bersih yang aman dan lebih dari 1,5 miliar orang hidup tanpa sanitasi dasar. "Sumber daya pemerintah dan lembaga keuangan internasional seperti ADB tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan inilah yang dapat dibantu dan diatasi oleh sektor swasta melalui KPBU," imbuh dia.
Dari data tersebut, maka dapat dicatat bahwa, jika dilaksanakan dengan benar, KPBU dapat meningkatkan sektor infrastruktur maupun penyampaian layanan publik. Sehingga KPBU merupakan alat yang efeklif dalam pembangunan ekonomi inklusif.
Model KPBU saat ini semakin diterima di Asia, dengan jumlah proyek yang disampaikan melalui skema ini tumbuh empat kali lipat dalam 25 tahun terakhir saat ini, transaksi KPBU di kawasan ini masih terkonsentrasi di Asia Timur dan selatan, yang menunjukkan adanya peluang yang belum digali di sub-kawasan lainnya.
"Fokus proyek KPBU selama ini biasanya adalah di bidang energi dan transporasi. Meski demikian, kesehatan dan pendidikan merupakan bidang-bidang yang mulai dijajaki untuk diwujudkan menggunakan skema KPBU," papar dia.
Agar dapat melaksanakan skema KPBU dengan efektif dalam proyek pembangunan di Asia dan Pasiflk, lanjut dia, laporan ini mencatat bahwa tala kelola, legislasi, struktur kelembagaan, dan pengetahuan mengenai seluk-beluk KPBU harus ditingkatkan.
"Hal ini bersamaan dengan upaya luas untuk meningkatkan iklim investasi dan memperdalam pasar keuangan, pemerintah di kawasan ini dapat meningkatkan peluang keberhasilan pelaksanaan KPBU melalui alokasi risiko yang optimal kepada pemangku kepentingan. Menjalankan kebijakan regulasi yang tepat, memilih proyek yang tepat untuk dijadikan KPBU, dan menemukan mitra swasta yang cocok," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
