PUPR Rogoh Kocek Rp20 Triliun Bangun Infrastruktur di Sumatra
PUPR Rogoh Kocek Rp20 Triliun Bangun Infrastruktur di Sumatra
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan pernyataan Presiden Jokowi yang menginginkan manfaat pembangunan infrastruktur harus bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, penyusunan program pembangunan infrastruktur tahun 2018, baik yang dibiayai oleh APBN di Kementerian PUPR maupun alokasi APBD Pemerintah Daerah harus dicermati dengan baik prioritas pembangunan infrastruktur yang akan diselesaikan.
“Pembangunan infrastruktur dalam era Presiden Joko Widodo bukan bertujuan bermewah-mewahan, namun untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal infrastruktur dari negara-negara lain. Infrastruktur merupakan pilihan logis dan strategis untuk meningkatkan daya saing kita," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Saat ini, Basuki mengatakan, peringkat daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitive Index yang dikeluarkan World Economic Forum, berada pada peringket 36 atau telah meningkat dari sebelumnya di peringkat 41. Indeks daya saing infrastruktur juga meningkat dari tahun lalu ranking 60, tahun ini berada di ranking 52.
"Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatra berkisar Rp20,32 triliun," kata Basuki.
Nantinya menurut Basuki, anggaran Rp20,32 triliun untuk Pulau Sumatra akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air dan pangan sebesar Rp7,42 triliun, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan Rp8,86 triliun, infrastruktur cipta karya sebesar Rp2,52 triliun dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp1,51 triliun.
Diakui Basuki, tantangan disparitas di Pulau Sumatra masih besar, dimana kegiatan ekonomi masih dominan di bagian timur dibandingkan barat. Hal ini juga terkait dengan kondisi geografis Pulau Sumatra, potensi kebencanaan menjadi perhatian dalam membangun infrastruktur.
"Namun tantangan tersebut harus kita jawab dengan tepat. Dibangunnya jalan tol di pesisir timur Sumatra akan diikuti pembangunan ruas tol penghubung seperti tol Padang-Pekanbaru dan Bengkulu-Palembang," tuturnya.
Sementara, jalan tol Trans Sumatra yang terdiri dari 24 ruas dengan total panjang mencapai 2.704 kilometer (km) yang terdiri dari 2.004 km jalan tol di Pantai Timur dan 700 km jalan tol penghubung di antaranya Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang Indralaya dan Pekanbaru-Padang.
"Di luar APBN, kebutuhan investasi untuk pembangunan ruas tol di Sumatra mencapai Rp130 triliun," pungkas Basuki.
Karena itu, penyusunan program pembangunan infrastruktur tahun 2018, baik yang dibiayai oleh APBN di Kementerian PUPR maupun alokasi APBD Pemerintah Daerah harus dicermati dengan baik prioritas pembangunan infrastruktur yang akan diselesaikan.
“Pembangunan infrastruktur dalam era Presiden Joko Widodo bukan bertujuan bermewah-mewahan, namun untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal infrastruktur dari negara-negara lain. Infrastruktur merupakan pilihan logis dan strategis untuk meningkatkan daya saing kita," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Saat ini, Basuki mengatakan, peringkat daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitive Index yang dikeluarkan World Economic Forum, berada pada peringket 36 atau telah meningkat dari sebelumnya di peringkat 41. Indeks daya saing infrastruktur juga meningkat dari tahun lalu ranking 60, tahun ini berada di ranking 52.
"Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatra berkisar Rp20,32 triliun," kata Basuki.
Nantinya menurut Basuki, anggaran Rp20,32 triliun untuk Pulau Sumatra akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air dan pangan sebesar Rp7,42 triliun, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan Rp8,86 triliun, infrastruktur cipta karya sebesar Rp2,52 triliun dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp1,51 triliun.
Diakui Basuki, tantangan disparitas di Pulau Sumatra masih besar, dimana kegiatan ekonomi masih dominan di bagian timur dibandingkan barat. Hal ini juga terkait dengan kondisi geografis Pulau Sumatra, potensi kebencanaan menjadi perhatian dalam membangun infrastruktur.
"Namun tantangan tersebut harus kita jawab dengan tepat. Dibangunnya jalan tol di pesisir timur Sumatra akan diikuti pembangunan ruas tol penghubung seperti tol Padang-Pekanbaru dan Bengkulu-Palembang," tuturnya.
Sementara, jalan tol Trans Sumatra yang terdiri dari 24 ruas dengan total panjang mencapai 2.704 kilometer (km) yang terdiri dari 2.004 km jalan tol di Pantai Timur dan 700 km jalan tol penghubung di antaranya Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang Indralaya dan Pekanbaru-Padang.
"Di luar APBN, kebutuhan investasi untuk pembangunan ruas tol di Sumatra mencapai Rp130 triliun," pungkas Basuki.
(ven)
Explore More