Sri Mulyani Pantau Keuangan PLN demi Jaga Reputasi Nasional
Selasa, 31 Oktober 2017 - 20:22 WIB
Sri Mulyani Pantau Keuangan PLN demi Jaga Reputasi Nasional
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku akan terus memantau kondisi keuangan PT PLN (Persero). Hal ini lantaran perseroan memiliki tugas untuk merealisasikan proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW).
Dia mengatakan, Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara bertugas untuk memantau prioritas pembangunan yang digariskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mencapai target. Namun, pencapaian tersebut tetap dengan mempertimbangkan risiko lain yang mungkin terjadi dalam merealisasikan target tersebut.
"Tetap memperhatikan risiko agar jangan sampai tujuan itu dilemahkan oleh risiko yang tidak terdeteksi," katanya di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (31/10/2017).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengenai kondisi keuangan BUMN kelistrikan tersebut. Termasuk hal yang perlu diperhatikan agar misi PLN dalam melaksanakan tugas pembangunan untuk program elektrifikasi nasional dapat terealisasi.
Selain itu, dia meminta Menteri ESDM dan Menteri BUMN untuk memantau agar likuiditas dan kemampuan PLN membayar utang dapat terjaga dengan baik. Pasalnya, program kelistrikan 35.000 MW berkaitan erat dengan reputasi negara.
"Kami akan memantau neraca PLN baik dari sisi kas dan kewajibannya. Kami akan kerja sama dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN untuk meyakinkan faktor yang bisa memengaruhi PLN dalam menjaga likuiditas atau membayar utang kembali agar dijaga dengan baik. Karena ini juga mengenai keseluruhan reputasi nasional," tandasnya.
Dia mengatakan, Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara bertugas untuk memantau prioritas pembangunan yang digariskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mencapai target. Namun, pencapaian tersebut tetap dengan mempertimbangkan risiko lain yang mungkin terjadi dalam merealisasikan target tersebut.
"Tetap memperhatikan risiko agar jangan sampai tujuan itu dilemahkan oleh risiko yang tidak terdeteksi," katanya di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (31/10/2017).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengenai kondisi keuangan BUMN kelistrikan tersebut. Termasuk hal yang perlu diperhatikan agar misi PLN dalam melaksanakan tugas pembangunan untuk program elektrifikasi nasional dapat terealisasi.
Selain itu, dia meminta Menteri ESDM dan Menteri BUMN untuk memantau agar likuiditas dan kemampuan PLN membayar utang dapat terjaga dengan baik. Pasalnya, program kelistrikan 35.000 MW berkaitan erat dengan reputasi negara.
"Kami akan memantau neraca PLN baik dari sisi kas dan kewajibannya. Kami akan kerja sama dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN untuk meyakinkan faktor yang bisa memengaruhi PLN dalam menjaga likuiditas atau membayar utang kembali agar dijaga dengan baik. Karena ini juga mengenai keseluruhan reputasi nasional," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
