BI Perluas Pengembangan Ekonomi Syariah

SURABAYA - Bank Indonesia (BI) akan memperluas pengembangan ekonomi syariah. Bank sentral akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah setelah sebelumnya industri jasa keuangan syariah menjadi prioritas untuk dikembangkan.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, berbeda dengan tahun sebelumnya, ISEF 2017 tidak hanya terkait dengan keuangan syariah namun juga terkait dengan pemberdayaan ekonomi. "Kita semakin menyadari bahwa tidak akan berhasil mengembangkan ekonomi syariah kalau hanya fokus pada sektor keuangannya. Pemberdayaan ekonomi, baik dari sektor kecil, menengah, maupun besar, juga harus didorong," ujarnya di sela-sela penyelenggaraan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2017 di Surabaya, Rabu (8/11/2017).

Bank Indonesia (BI) ingin mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, BI memperkuat kolaborasi dan koordinasi berbagai program melalui penyelenggaraan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2017.

Perry mengatakan, perwujudan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga akan didukung di berbagai wilayah. Menurut dia, Jawa Timur bisa menjadi pusat dalam pengembangan ekonomi syariah. "Kemudian memperkuat kolaborasi dan koordinasi berbagai program untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dari berbagai lembaga, kementerian, otoritas, asosiasi, hingga pegiat ekonomi, termasuk pesantren," ungkapnya.

Selain itu, mempercepat terwujudnya halal supply chain dengan terciptanya jejaring aktivitas ekonomi yang bisa memproduksi dan memenuhi kebutuhan produk maupun jasa halal. "Indonesia adalah pasar terbesar dari halal food dan fashion, tapi kita masih sebagai pasar, bukan pelaku. Sementara negara muslim dan nonmuslim lain sudah banyak yang mengembangkan halal supply chain," tutur Perry.

Dalam tataran global, ekonomi dan keuangan syariah juga memiliki prospek besar. Karena volume industri halal dan keuangan syariah global pada tahun 2021 nanti diperkirakan akan mencapai USD6,38 triliun.

Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi menambahkan, berdasarkan Global Islamic Economy Indeks periode 2014-2017 yang dikeluarkan Thompson Reuters, Indonesia berada di peringkat 10 pasar syariah terbesar. Di bidang makanan halal, Indonesia di peringkat pertama sebagai pasar, keuangan syariah peringkat 10, dan halal travel peringkat lima sebagai pasar.

"Ini tantangan bagi kita supaya jangan hanya menjadi target pasar, tapi juga pelaku," ungkapnya.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah mengatakan, pengembangan ekonomi syariah harus berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. "Halal lifestyle sekarang ini menjadi sering digaungkan. Ini bisa menjadi terobosan baru dalam ekonomi syariah, tidak hanya mendorong lembaga keuangan syariah ataupun perbankan," ujarnya.

Difi mengatakan, negara lain sudah lebih maju dalam mengembangkan industri halal. Sementara Indonesia masih menjadi pasar. Padahal peluang Indonesia mengembangkan industri halal sangat besar. "Thailand sekarang menjadi produsen halal food terbesar, Australia mengekspor daging halal, China mengekspor busana muslim ke Timur Tengah, serta Korea dan Jepang yang banyak memproduksi kosmetik halal. Indonesia jangan hanya menjadi pasar, peluang kita sangat besar," ungkapnya.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Anwar Bashori mengatakan, Thailand yang hanya memiliki penduduk muslim 5% memiliki visi menjadi halal kitchen in the world. Sedangkan Korea memiliki visi pariwisata halal (halal tourism). Jepang juga telah menjadikan industri halal sebagai bisnis. Sedangkan Malaysia telah memiliki pusat sertifikasi halal sejak 2006.

Dia berharap melalui penyelenggaraan ISEF 2017 bisa mendorong UMKM maupun industri di Indonesia dalam melakukan ekspansi pasar halal di negara lainnya. "Jadi, ekonomi syariah potensinya sangat besar di dunia. Kita harus tegaskan posisi Indonesia," katanya.