Jokowi Desak Diskriminasi Kelapa Sawit RI Dihentikan
Jokowi Desak Diskriminasi Kelapa Sawit RI Dihentikan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat isu kelapa sawit dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa yang digelar di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa (14/11). Isu kelapa sawit menurutnya sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif.
Apalagi saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42% lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil. Oleh karena itu, dalam pidatonya Presiden Jokowi meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyuarakan agar sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan. “Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit,” ujar Presiden Jokowi.
Dalam keterangan tertulis dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Selasa (14/11) mengutarakan Presiden menyampaikan bahwa Indonesia paham pentingnya isu sustainability. Oleh karena itu, berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). “Pernyataan Presiden Jokowi ini juga mendapat dukungan penuh PM Malaysia,” ujar Bey Machmudin.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono sangat mengapresiasi pidato Presiden tersebut. Menurutnya, pidato Presiden Jokowi itu sebagai pertanda, bahwa Presiden memang benar-benar memahami peran kelapa sawit.
Menurut Joko, peran kelapa sawit sangat signifikan bagi ekonomi Indonesia, dengan sumbangan devisa di atas Rp200 triliun. Sawit juga sudah terbukti mampu berperan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah pinggiran. Di tingkat global, sawit Indonesia menguasai pasar dunia.
Tampil sebagai nomor satu, tetapi terus mendapat hambatan perdagangan yang tidak fair dan diskriminatif dari Eropa dan Amerika Serikat. Padahal ini hanya karena persaingan bisnis. “Jadi sudah tepatlah Presiden membela kepentingan nasional terhadap komoditas unggulan ekspor Indonesia ini,” kata Joko.
Apalagi saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42% lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil. Oleh karena itu, dalam pidatonya Presiden Jokowi meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyuarakan agar sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan. “Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit,” ujar Presiden Jokowi.
Dalam keterangan tertulis dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Selasa (14/11) mengutarakan Presiden menyampaikan bahwa Indonesia paham pentingnya isu sustainability. Oleh karena itu, berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). “Pernyataan Presiden Jokowi ini juga mendapat dukungan penuh PM Malaysia,” ujar Bey Machmudin.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono sangat mengapresiasi pidato Presiden tersebut. Menurutnya, pidato Presiden Jokowi itu sebagai pertanda, bahwa Presiden memang benar-benar memahami peran kelapa sawit.
Menurut Joko, peran kelapa sawit sangat signifikan bagi ekonomi Indonesia, dengan sumbangan devisa di atas Rp200 triliun. Sawit juga sudah terbukti mampu berperan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah pinggiran. Di tingkat global, sawit Indonesia menguasai pasar dunia.
Tampil sebagai nomor satu, tetapi terus mendapat hambatan perdagangan yang tidak fair dan diskriminatif dari Eropa dan Amerika Serikat. Padahal ini hanya karena persaingan bisnis. “Jadi sudah tepatlah Presiden membela kepentingan nasional terhadap komoditas unggulan ekspor Indonesia ini,” kata Joko.
(akr)
Explore More