BTPN Syariah Fokus Garap Segmen Prasejahtera Produktif
BTPN Syariah Fokus Garap Segmen Prasejahtera Produktif
A
A
A
SEMARANG - BTPN Syariah terus memperkuat penetrasi nasabah dengan fokus menggarap segmen prasejahtera produktif melalui pemberdayaan perempuan.
Dari total pembiayaan sebesar Rp5,75 triliun per September 2017, seluruhnya atau sebesar 100% menyasar pelaku supermikro atau masyarakat prasejahtera yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap perbankan.
“Kami fokus pada kaum perempuan dari segmen prasejahtera produktif, karena perempuan punya peran penting dalam perekonomian keluarga. Apabila ibu terberdaya, maka keluarga juga ikut terberdaya," kata Direktur Utama BTPN Syariah Ratih Rachmawaty di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15/11/2017).
Lebih lanjut dia menuturkan, segmen tersebut juga memiliki potensi yang cukup besar dan cenderung belum tergarap secara maksimal oleh kalangan perbankan.
BTPN Syariah tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi juga pendampingan yang memberi kesempatan kepada para perempuan di segmen prasejahtera produktif untuk berpartisipasi meningkatkan penghasilan keluarga.
Saat ini, perseroan telah melayani lebih dari 2 juta nasabah termasuk di wilayah Indonesia Timur. Ke depan, kata dia, BTPN Syariah akan terus mengembangkan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor UMKM agar turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Terkait kinerja, BTPN Syariah saat ini memiliki Non Performing Finance (NPF) 1,7% dengan rasio kecukupan modal (CAR) di level 27,3%. Hingga September 2017, total aset perseroan mencapai angka Rp8 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom CORE Indonesia Hendri Saparini menuturkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia berjumlah lebih dari 58 juta. Sebanyak 99% di antaranya adalah usaha mikro dan kecil. Dari seluruh pelaku UMKM tersebut, imbuh dia, baru sekitar sepertiganya yang bisa mengakses pembiayaan dari perbankan.
Dengan demikian, masih banyak UMKM yang membutuhkan pendanaan yang dapat diakses dengan mudah serta sesuai dengan karakteristik mereka yakni tidak memiliki jaminan, administrasi keuangan dan pemahaman pasar.
Karena itu, menurut Hendri, sangat diperlukan adanya lembaga pembiayaan baik bank maupun nonbank yang mampu memberikan pendampingan pada pelaku UMK agar mampu meningkatkan kapasitasnya.
"Tentu, melayani mereka bukan pekerjaan mudah, bukan hanya modal kapital tetapi mereka membutuhkan hal yang sangat mendasar mulai dari menumbuhkan keyakinan bahwa mereka mampu berkembang melakukan kegiatan ekonomi," tuturnya.
Dari total pembiayaan sebesar Rp5,75 triliun per September 2017, seluruhnya atau sebesar 100% menyasar pelaku supermikro atau masyarakat prasejahtera yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap perbankan.
“Kami fokus pada kaum perempuan dari segmen prasejahtera produktif, karena perempuan punya peran penting dalam perekonomian keluarga. Apabila ibu terberdaya, maka keluarga juga ikut terberdaya," kata Direktur Utama BTPN Syariah Ratih Rachmawaty di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15/11/2017).
Lebih lanjut dia menuturkan, segmen tersebut juga memiliki potensi yang cukup besar dan cenderung belum tergarap secara maksimal oleh kalangan perbankan.
BTPN Syariah tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi juga pendampingan yang memberi kesempatan kepada para perempuan di segmen prasejahtera produktif untuk berpartisipasi meningkatkan penghasilan keluarga.
Saat ini, perseroan telah melayani lebih dari 2 juta nasabah termasuk di wilayah Indonesia Timur. Ke depan, kata dia, BTPN Syariah akan terus mengembangkan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor UMKM agar turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Terkait kinerja, BTPN Syariah saat ini memiliki Non Performing Finance (NPF) 1,7% dengan rasio kecukupan modal (CAR) di level 27,3%. Hingga September 2017, total aset perseroan mencapai angka Rp8 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom CORE Indonesia Hendri Saparini menuturkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia berjumlah lebih dari 58 juta. Sebanyak 99% di antaranya adalah usaha mikro dan kecil. Dari seluruh pelaku UMKM tersebut, imbuh dia, baru sekitar sepertiganya yang bisa mengakses pembiayaan dari perbankan.
Dengan demikian, masih banyak UMKM yang membutuhkan pendanaan yang dapat diakses dengan mudah serta sesuai dengan karakteristik mereka yakni tidak memiliki jaminan, administrasi keuangan dan pemahaman pasar.
Karena itu, menurut Hendri, sangat diperlukan adanya lembaga pembiayaan baik bank maupun nonbank yang mampu memberikan pendampingan pada pelaku UMK agar mampu meningkatkan kapasitasnya.
"Tentu, melayani mereka bukan pekerjaan mudah, bukan hanya modal kapital tetapi mereka membutuhkan hal yang sangat mendasar mulai dari menumbuhkan keyakinan bahwa mereka mampu berkembang melakukan kegiatan ekonomi," tuturnya.
(fjo)
Explore More