Kemudahan Berbisnis di Jakarta Masih Kalah oleh Jatim
Selasa, 21 November 2017 - 19:35 WIB
Kemudahan Berbisnis di Jakarta Masih Kalah oleh Jatim
A
A
A
JAKARTA - Berdasarkan indeks kemudahan berbisnis yang dirilis Asia Competitiveness Institute (ACI) tahun 2017, DKI Jakarta menduduki peringkat keempat atau turun dua peringkat dibanding tahun 2015.
Posisi Jakarta dikalahkan oleh Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa tengah yang masing-masing menduduki posisi pertama, kedua dan ketiga.
"Penurunan ini disebabkan oleh performa Jakarta yang stagnan. Skor Jakarta pada indikator Responsiveness to Business and Competitive Policies yang terbilang rata-rata menunjukkan bahwa Jakarta masih kurang kompetitif dibandingkan dengan provinsi lain yang mengalami banyak kemajuan," kata Research Fellow sekaligus Deputy Director ACI Mulya Amri.
Menurut Mulya, Indonesia perlu mendorong provinsi yang paling tinggi dalam kemudahan berbisnis seperti Jawa Timur untuk dimaksimalkan potensinya. Namun, tegas dia, kemudahan berbisnis di provinsi DKI Jakarta juga perlu ditingkatkan. Pasalnya, Jakarta adalah provinsi yang merupakan benchmark perekonomian sekaligus ibu kota negara Indonesia.
"Jakarta bukan hanya sebagai ibu kota negara tetapi di sini berkumpulnya ekonomi makro. Sehingga harus bersaing dengan kota-kota besar di dunia. Kalau kemudahan berusahanya lebih tinggi, tentu investor akan melihat," tegasnya.
Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto mengatakan, proses perizinan bangunan menjadi salah satu indikator penting kemudahan berbisnis masih bermasalah.
"Hingga saat ini, belum ada inovasi yang signifikan terkait dengan proses perizinan di Jakarta. Ini salah satunya disebabkan oleh DPMPTSP sebagai garda terdepan perizinan mempunyai banyak masalah," ujarnya.
Selain itu, kompleksnya regulasi di tingkat nasional maupun provinsi juga menjadi faktor penting dalam efisiensi pengurusan perizinan. Ditambah lagi, saat ini belum ada keterlibatan sektor swasta dalam perumusan kebijakan.
"Kompleksnya proses perizinan di Jakarta menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta dan juga para pelaku properti. Untuk itu, JPI sebagai mitra Pemprov DKI Jakarta berinisiatif untuk merangkul pemerintah dalam memetakan masalah perizinan yang ada dan bersama-sama mencari solusi," jelasnya.
Posisi Jakarta dikalahkan oleh Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa tengah yang masing-masing menduduki posisi pertama, kedua dan ketiga.
"Penurunan ini disebabkan oleh performa Jakarta yang stagnan. Skor Jakarta pada indikator Responsiveness to Business and Competitive Policies yang terbilang rata-rata menunjukkan bahwa Jakarta masih kurang kompetitif dibandingkan dengan provinsi lain yang mengalami banyak kemajuan," kata Research Fellow sekaligus Deputy Director ACI Mulya Amri.
Menurut Mulya, Indonesia perlu mendorong provinsi yang paling tinggi dalam kemudahan berbisnis seperti Jawa Timur untuk dimaksimalkan potensinya. Namun, tegas dia, kemudahan berbisnis di provinsi DKI Jakarta juga perlu ditingkatkan. Pasalnya, Jakarta adalah provinsi yang merupakan benchmark perekonomian sekaligus ibu kota negara Indonesia.
"Jakarta bukan hanya sebagai ibu kota negara tetapi di sini berkumpulnya ekonomi makro. Sehingga harus bersaing dengan kota-kota besar di dunia. Kalau kemudahan berusahanya lebih tinggi, tentu investor akan melihat," tegasnya.
Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto mengatakan, proses perizinan bangunan menjadi salah satu indikator penting kemudahan berbisnis masih bermasalah.
"Hingga saat ini, belum ada inovasi yang signifikan terkait dengan proses perizinan di Jakarta. Ini salah satunya disebabkan oleh DPMPTSP sebagai garda terdepan perizinan mempunyai banyak masalah," ujarnya.
Selain itu, kompleksnya regulasi di tingkat nasional maupun provinsi juga menjadi faktor penting dalam efisiensi pengurusan perizinan. Ditambah lagi, saat ini belum ada keterlibatan sektor swasta dalam perumusan kebijakan.
"Kompleksnya proses perizinan di Jakarta menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta dan juga para pelaku properti. Untuk itu, JPI sebagai mitra Pemprov DKI Jakarta berinisiatif untuk merangkul pemerintah dalam memetakan masalah perizinan yang ada dan bersama-sama mencari solusi," jelasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
