Sri Mulyani Sebut Biaya Perjalanan Dinas Pemda Tak Masuk Akal
Rabu, 06 Desember 2017 - 16:59 WIB
Sri Mulyani Sebut Biaya Perjalanan Dinas Pemda Tak Masuk Akal
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyinggung tingginya biaya perjalanan dinas yang dianggarkan oleh pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, anggaran yang digelontorkan pemda untuk perjalanan dinas dan rapat melebihi biaya perjalanan dinas pemerintah pusat.
Dia menilai, fenomena tersebut tidaklah masuk akal. Hal ini berarti, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hanya habis untuk kepentingan birokrat semata.
"Perjalanan dinas dan standar rapat. Masa rapat disini (pemerintah pusat) dan daerah menjadi lebih mahal. Itu nggak masuk akal. Oleh karena itu, kita ingin itu diteliti. Honor team, biaya rapat dan konsinyering itu artinya APBD habis hanya untuk birokrat," katanya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Menurutnya, hal ini bisa terjadi lantaran masih banyak daerah yang tidak menggunakan standar biaya masukan (SBM) dan standar biaya keluaran (SBK) dalam penggunaan APBD nya. Akibatnya, mereka membuat standar yang jauh lebh tinggi dari pemerintah pusat.
"Penggunaan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran yang di berbagai daerah masih belum dibuat. Sehingga dia menggunakan standar sesuka mereka. Yang sudah buat SBM dan SBK saja, sebagian daerah membuat standar lebih tinggi dari pusat," imbuh dia.
Mantan Menkeu era Presiden SBY ini menambahkan, akuntabilitas pemerintah daerah pun masih memiliki berbagai kelemahan. Ini terlihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan ada 7.950 temuan dalam laporan keuangna pemerintah daerah.
Tak hanya itu, ada 12.168 permasalahan di daerah yang memiliki dampak keuangan sebesar Rp2 triliun serta menimbulkan kerugian negara hingga Rp1,55 triliun. Belum lagi, ada 143 kepala daerah yang terjerat masalah hukum, khususnya korupsi.
"Jangan dijadikan kebiasaan (kepala daerah terjerat kasus hukum), apalagi menormalisir. Kita harus memerangi korupsi serius. Setiap rupiah yang diambil untuk korupsi adalah setiap rupiah yang hilang untuk masyarakat memperbaiki kesejahteraan. Saya berharap Pak Dirjen dan pejabat di daerah, termasuk eksekutif dan legislatif agar tata kelola diperbaiki. Jangan sampai kita sekadar dapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tapi terjadi korupsi," tandasnya
Dia menilai, fenomena tersebut tidaklah masuk akal. Hal ini berarti, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hanya habis untuk kepentingan birokrat semata.
"Perjalanan dinas dan standar rapat. Masa rapat disini (pemerintah pusat) dan daerah menjadi lebih mahal. Itu nggak masuk akal. Oleh karena itu, kita ingin itu diteliti. Honor team, biaya rapat dan konsinyering itu artinya APBD habis hanya untuk birokrat," katanya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Menurutnya, hal ini bisa terjadi lantaran masih banyak daerah yang tidak menggunakan standar biaya masukan (SBM) dan standar biaya keluaran (SBK) dalam penggunaan APBD nya. Akibatnya, mereka membuat standar yang jauh lebh tinggi dari pemerintah pusat.
"Penggunaan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran yang di berbagai daerah masih belum dibuat. Sehingga dia menggunakan standar sesuka mereka. Yang sudah buat SBM dan SBK saja, sebagian daerah membuat standar lebih tinggi dari pusat," imbuh dia.
Mantan Menkeu era Presiden SBY ini menambahkan, akuntabilitas pemerintah daerah pun masih memiliki berbagai kelemahan. Ini terlihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan ada 7.950 temuan dalam laporan keuangna pemerintah daerah.
Tak hanya itu, ada 12.168 permasalahan di daerah yang memiliki dampak keuangan sebesar Rp2 triliun serta menimbulkan kerugian negara hingga Rp1,55 triliun. Belum lagi, ada 143 kepala daerah yang terjerat masalah hukum, khususnya korupsi.
"Jangan dijadikan kebiasaan (kepala daerah terjerat kasus hukum), apalagi menormalisir. Kita harus memerangi korupsi serius. Setiap rupiah yang diambil untuk korupsi adalah setiap rupiah yang hilang untuk masyarakat memperbaiki kesejahteraan. Saya berharap Pak Dirjen dan pejabat di daerah, termasuk eksekutif dan legislatif agar tata kelola diperbaiki. Jangan sampai kita sekadar dapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tapi terjadi korupsi," tandasnya
(akr)
Lihat Juga :
