Holding BUMN Tambang Harus Kuasai Peta Sumber Daya Mineral

JAKARTA - Holding BUMN Industri Pertambangan harus menjalankan strategi jangka pendek, yaitu penguasaan informasi dan pengelolaan tambang. Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Didik Rachbini. Dia mengatakan, informasi yang lengkap tentang potensi sumber daya mineral (SDM) di Indonesia akan menghindarkan holding dari salah pengelolaan.

"Penguasaan informasi menjadi hal sangat penting karena menjadi penuntun yang dapat menghindarkan dari kerugian. Jika tidak punya informasi lengkap, tentang potensi sumber daya mineral, minyak, dan tambang di Indonesia, mereka bisa jatuh dalam jebakan asymetric information. Kalah terus, dibodohi, rugi, dan seterusnya. Itu dulu yang paling penting," ujar Didik dalam keterangannya, Kamis (7/12/2017).

Menurutnya, penguasaan informasi harus segera menjadi agenda utama supaya kasus Freeport di masa lalu tidak terulang. "Supaya tidak seperti kasus Freeport di masa lalu, orang lain, orang luar lebih tahu potensi kita. Jadi harus lakukan penguasaan dan pengelolaan, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sekaligus mengetahui peta potensi sumber daya mineral dan tambang di Indonesia," terang ekonom senior tersebut.

Didik juga mengingatkan agar holding BUMN Industri Pertambangan segera melakukan pembenahan ke dalam agar organisasi BUMN ini efisien dan efektif, sesuai tujuan awal pembentukan holding.

Anggota DPR RI Komisi VI periode 2004-2009 ini menyebutkan, agar transformasi holding menjadi besar berjalan baik, holding harus mampu meningkatkan setoran royalti kepada negara karena selama ini setoran yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan BUMN masih kalah jauh dengan setoran cukai.

Sementara itu, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bahwa misi utama pembentukan holding BUMN Industri Pertambangan adalah mengembalikan PT Freeport Indonesia (PTFI) ke pangkuan Ibu Pertiwi. "Misi khususnya adalah divestasi 51% saham Freeport. Karena ini sudah saatnya setelah 50 tahun (dikuasai asing)," tegas Budi.

Sesuai mandatnya, lanjut dia, holding ini dibentuk untuk mendukung demokrasi kerakyatan. "Marwah pembentukan kami itu demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan. Justru ini kebablasan, kok (Freeport) sampai dikuasai asing. Harta ini milik seluruh rakyat Indonesia. Kami hanya pegawai dan pemiliknya rakyat. Ini demokrasi kerakyatan," papar Budi.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Antam Tbk, Arie Prabowo Ariotedjo mengatakan, dengan adanya holding, sinergi menjadi lebih baik. "Ke depan kami akan speed up pengembangan hilirisasi. Dengan begitu skala bisnis bisa di-leverage, bisa multiply hasilnya. Melalui langkah-langkah tersebut kami bisa meningkatkan penguasaan sumber daya mineral (SDM)," jelasnya.