12 Bank Pemberi Pinjaman KAI Diajak Awasi Proyek LRT
12 Bank Pemberi Pinjaman KAI Diajak Awasi Proyek LRT
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta 12 bank pemberi pinjaman (kreditur) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) turut serta memantau (monitor) perkembangan proyek kereta api ringan (light rail transit/LRT). Hal ini demi memastikan proyek tersebut benar-benar dikerjakan dengan baik dan tepat waktu.
(Baca Juga: Proyek LRT Dijamin Pemerintah, Sri Mulyani Minta Komitmen KAI
Dia tidak mau jika para kreditur hanya sekadar mencairkan pinjaman, lalu saling mengandalkan untuk mengawasi proyek tersebut. Masing-masing kreditur diminta untuk turut mengontrol perkembangan proyek, mengingat pinjaman dari sindikasi perbankan tersebut mencapai Rp19,25 triliun.
"12 kreditur ini diharapkan tidak menggantungkan monitoring dan pelaksanaan proyek ke PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dan Kemenhub. Saya berharap 12 nya ikut mengawasi dan mengontrol proyek ini. Yang saya khawatir hanya mengandalkan kepada yang lain, akhirnya hanya sekadar mencairkan tanpa melihat kemajuan atau proper atau tidak propernya eksekusi proyek ini," katanya di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (29/12/2017).
Dia juga berharap PT Adhi Karya (Persero) selaku kontraktor dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dan memastikan mutu proyek sesuai yang diharapkan. Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mewanti-wanti agar tidak ada penyelewangan dana dari proyek LRT Jabodebek.
"Saya mengharapkan Adhi Karya dapat mnjalankan fungsi kontraktornya, mutu tidak dikompromikan, tidak ada korupsi, dan KAI bisa kelola proyek dengan efisien, dengan baik, tidak ada korupsi dan akhirnya dana ini bisa dikembalikan tanpa jaminan saya harus dipanggil," tandasnya.
Seperti diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hari ini melakukan penandatangann perjanjian kredit sindikasi dengan 12 industri perbankan nasional. Pinjaman senilai Rp19,25 triliun ini adalah untuk membiayai proyek kereta api ringan (light rail transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro dan disaksikan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Adapun 12 bank yang memberikan pinjaman dalam proyek ini adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, PT SMI, CIMB Niaga dan BCA sebagai Joint Mandated Lead Arranger and Book Runner (JMLAB), serta perbankan lainnya yang juga bertindak sebagai kreditur dalam transaksi ini seperti Bank DKI, BTMU, Hana Bank, Shinhan Bank Indonesia, Bank Sumut dan Bank Mega.
Dari pinjaman senilai Rp19,25 triliun tersebut, setidaknya Rp18,1 triliun adalah untuk kredit investasi dan Rp1,15 triliun untuk kredit modal kerja. Kredit sindikasi ini memiliki jangka waktu pinjaman selama 18 tahun.
(Baca Juga: Proyek LRT Dijamin Pemerintah, Sri Mulyani Minta Komitmen KAI
Dia tidak mau jika para kreditur hanya sekadar mencairkan pinjaman, lalu saling mengandalkan untuk mengawasi proyek tersebut. Masing-masing kreditur diminta untuk turut mengontrol perkembangan proyek, mengingat pinjaman dari sindikasi perbankan tersebut mencapai Rp19,25 triliun.
"12 kreditur ini diharapkan tidak menggantungkan monitoring dan pelaksanaan proyek ke PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dan Kemenhub. Saya berharap 12 nya ikut mengawasi dan mengontrol proyek ini. Yang saya khawatir hanya mengandalkan kepada yang lain, akhirnya hanya sekadar mencairkan tanpa melihat kemajuan atau proper atau tidak propernya eksekusi proyek ini," katanya di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (29/12/2017).
Dia juga berharap PT Adhi Karya (Persero) selaku kontraktor dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dan memastikan mutu proyek sesuai yang diharapkan. Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mewanti-wanti agar tidak ada penyelewangan dana dari proyek LRT Jabodebek.
"Saya mengharapkan Adhi Karya dapat mnjalankan fungsi kontraktornya, mutu tidak dikompromikan, tidak ada korupsi, dan KAI bisa kelola proyek dengan efisien, dengan baik, tidak ada korupsi dan akhirnya dana ini bisa dikembalikan tanpa jaminan saya harus dipanggil," tandasnya.
Seperti diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hari ini melakukan penandatangann perjanjian kredit sindikasi dengan 12 industri perbankan nasional. Pinjaman senilai Rp19,25 triliun ini adalah untuk membiayai proyek kereta api ringan (light rail transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro dan disaksikan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Adapun 12 bank yang memberikan pinjaman dalam proyek ini adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, PT SMI, CIMB Niaga dan BCA sebagai Joint Mandated Lead Arranger and Book Runner (JMLAB), serta perbankan lainnya yang juga bertindak sebagai kreditur dalam transaksi ini seperti Bank DKI, BTMU, Hana Bank, Shinhan Bank Indonesia, Bank Sumut dan Bank Mega.
Dari pinjaman senilai Rp19,25 triliun tersebut, setidaknya Rp18,1 triliun adalah untuk kredit investasi dan Rp1,15 triliun untuk kredit modal kerja. Kredit sindikasi ini memiliki jangka waktu pinjaman selama 18 tahun.
(akr)
Explore More