Pelan tapi Pasti, Indonesia Segera Kuasai Freeport
Jum'at, 12 Januari 2018 - 19:09 WIB
Pelan tapi Pasti, Indonesia Segera Kuasai Freeport
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) masih semangat untuk menguasai seluruh saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Pelan tapi pasti, pemerintah terus berjuang agar Indonesia khususnya tanah Papua bisa kembali mendapatkan hak yang telah kuasai perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
(Baca: Inalum dan Pemerintah Sepakat Ambil Divestasi Saham Freeport )
Sejak 1967 Freeport menikmati kekayaan alam di Papua dengan leluasa. Royalti dan penerimaan pajak yang kecil seakan jadi tamparan keras bagi Indonesia.
Setelah lebih dari 50 tahun berlalu, kabut gelap tersebut perlahan hilang. Pemerintah secara tegas akan mengambil alih Freeport dengan menguasai divestasi saham sebesar 51%.
Adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang diberikan tugas untuk menyerap divestasi saham Freeport bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ketiganya akan bersatu mengambil alih Freeport. "Inalum sebagai holding tambang, yang penting kita akan kerja sama dengan Pemprov, Pemkab masuk bersama ke perusahaan (Freeport). Ini supaya tak pecah kepemilikan, supaya total kepemilikan Indonesia mayoritas," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/1/2018).
(Baca: Papua Dapat Jatah 10% Saham Freeport )
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga meminta Inalum bekerja keras untuk dapat mengambil saham Freeport. Apalagi, setelah adanya penandatanganan perjanjian antara pemerintah pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan Inalum tentang pengambilan saham divestasi Freeport.
"Kita minta PT Inalum agar terus bekerja dalam proses divestasi agar seluruh paket perjanjian selesai secara profesional dan jaga prinsip good corporate governance. Sehingga, ini dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, sangat penting bagi Indonesia untuk bisa mengambil alih Freeport. Selain menjadi tonggak sejarah baru, juga agar keseluruhan sumber daya alam (SDA) di Papua bisa dikelola secara mandiri dan transparan.
"Sejarah penting bagi Indonesia. Keseluruhan proses ambil alih divestasi harus diawasi di dalam pengelolaan sumber daya alam secara transparan," tutur Sri Mulyani.
Tak ketinggalan, Gubernur Papua Lukas Enembe juga sudah menyiapkan amunisi untuk menembus tubuh Freeport. Secara bersama-sama, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika sudah membentuk BUMD yang akan mengambil alih saham Freeport. "Sudah, sudah ada. Namanya, PT Papua Divestasi Mandiri," ujar Lukas.
(Baca: Inalum dan Pemerintah Sepakat Ambil Divestasi Saham Freeport )
Sejak 1967 Freeport menikmati kekayaan alam di Papua dengan leluasa. Royalti dan penerimaan pajak yang kecil seakan jadi tamparan keras bagi Indonesia.
Setelah lebih dari 50 tahun berlalu, kabut gelap tersebut perlahan hilang. Pemerintah secara tegas akan mengambil alih Freeport dengan menguasai divestasi saham sebesar 51%.
Adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang diberikan tugas untuk menyerap divestasi saham Freeport bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ketiganya akan bersatu mengambil alih Freeport. "Inalum sebagai holding tambang, yang penting kita akan kerja sama dengan Pemprov, Pemkab masuk bersama ke perusahaan (Freeport). Ini supaya tak pecah kepemilikan, supaya total kepemilikan Indonesia mayoritas," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/1/2018).
(Baca: Papua Dapat Jatah 10% Saham Freeport )
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga meminta Inalum bekerja keras untuk dapat mengambil saham Freeport. Apalagi, setelah adanya penandatanganan perjanjian antara pemerintah pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan Inalum tentang pengambilan saham divestasi Freeport.
"Kita minta PT Inalum agar terus bekerja dalam proses divestasi agar seluruh paket perjanjian selesai secara profesional dan jaga prinsip good corporate governance. Sehingga, ini dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, sangat penting bagi Indonesia untuk bisa mengambil alih Freeport. Selain menjadi tonggak sejarah baru, juga agar keseluruhan sumber daya alam (SDA) di Papua bisa dikelola secara mandiri dan transparan.
"Sejarah penting bagi Indonesia. Keseluruhan proses ambil alih divestasi harus diawasi di dalam pengelolaan sumber daya alam secara transparan," tutur Sri Mulyani.
Tak ketinggalan, Gubernur Papua Lukas Enembe juga sudah menyiapkan amunisi untuk menembus tubuh Freeport. Secara bersama-sama, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika sudah membentuk BUMD yang akan mengambil alih saham Freeport. "Sudah, sudah ada. Namanya, PT Papua Divestasi Mandiri," ujar Lukas.
(izz)
Lihat Juga :
