Pemerintah Diminta Kaji Aturan Wajib Tanam Bawang Putih
Pemerintah Diminta Kaji Aturan Wajib Tanam Bawang Putih
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kewajiban importir untuk menanam bawang putih 5% dari alokasi impor sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016.
Kementerian Pertanian (Kementan) diminta untuk melakukan koordinasi lebih intensif dan melakukan kajian mendalam terkait kebijakan tersebut. Pasalnya, niat baik untuk meningkatkan produksi bisa menjadi sia-sia, jika tanpa disertai dengan kajian yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Koordinasi yang berjalan baik, sinkronisasi data yang mumpuni antar instansi, serta sosialisasi yang cukup tentang peraturan juga menjadi faktor lain yang harus diperhitungkan pemerintah.
"Kebijakan tidak bisa diambil secara dadakan. Tiap kebijakan harus ada sosialisasi dulu. Di suruh menanam, lahannya ada enggak? Cocok enggak? Airnya ada enggak? Yang mengolah ada apa enggak? Selama itu ada itu bagus. Itu mendorong lebih swasembada. Tapi saya enggak tahu, kementerian sudah membuat kajian atau belum," kata Wakil Komisi IV DPR RI Daniel Johan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Anggota Komisi IV Firman Soebagyo menuturkan, komoditas bawang putih sudah lama mengalami defisit. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang mewajibkan importir menanam, memang diniatkan agar Indonesia tidak terus-terusan menjadi sasaran pasar semata.
"Namun, bawang putih tidak bisa ditanam seperti bawang merah, kalau bawang merah menggunakan lahan yang sifatnya tidak spesifik. Bawang putih harus spesifik. Tentunya, harus juga dilakukan riset kira-kira lahan-lahan di mana saja yang memiliki suhu tertentu bisa di tanami bawang putih," tuturnya.
Dia mengatakan, jika hal seperti ini terus dibiarkan, akan terjadi saling sandera antara pemerintah dengan importir dan pedagang bawang putih. Ujungnya akan terjadi kekosongan pasokan di pasar. "Kita masih butuh impor. Mau dari mana kalau tidak impor," ucapnya.
Kementerian Pertanian (Kementan) diminta untuk melakukan koordinasi lebih intensif dan melakukan kajian mendalam terkait kebijakan tersebut. Pasalnya, niat baik untuk meningkatkan produksi bisa menjadi sia-sia, jika tanpa disertai dengan kajian yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Koordinasi yang berjalan baik, sinkronisasi data yang mumpuni antar instansi, serta sosialisasi yang cukup tentang peraturan juga menjadi faktor lain yang harus diperhitungkan pemerintah.
"Kebijakan tidak bisa diambil secara dadakan. Tiap kebijakan harus ada sosialisasi dulu. Di suruh menanam, lahannya ada enggak? Cocok enggak? Airnya ada enggak? Yang mengolah ada apa enggak? Selama itu ada itu bagus. Itu mendorong lebih swasembada. Tapi saya enggak tahu, kementerian sudah membuat kajian atau belum," kata Wakil Komisi IV DPR RI Daniel Johan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Anggota Komisi IV Firman Soebagyo menuturkan, komoditas bawang putih sudah lama mengalami defisit. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang mewajibkan importir menanam, memang diniatkan agar Indonesia tidak terus-terusan menjadi sasaran pasar semata.
"Namun, bawang putih tidak bisa ditanam seperti bawang merah, kalau bawang merah menggunakan lahan yang sifatnya tidak spesifik. Bawang putih harus spesifik. Tentunya, harus juga dilakukan riset kira-kira lahan-lahan di mana saja yang memiliki suhu tertentu bisa di tanami bawang putih," tuturnya.
Dia mengatakan, jika hal seperti ini terus dibiarkan, akan terjadi saling sandera antara pemerintah dengan importir dan pedagang bawang putih. Ujungnya akan terjadi kekosongan pasokan di pasar. "Kita masih butuh impor. Mau dari mana kalau tidak impor," ucapnya.
(izz)
Explore More