Pemerintah Diminta Serius Sosialisasi Kebijakan Impor Garam

JAKARTA - Pemerintah diminta lebih serius lagi dalam menyosialisasikan kebijakan atau membuka keran impor garam untuk kebutuhan industri. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara jelas mengenai rencana impor tersebut.

Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Achmad Sigit Dwiwahjono menuturkan, pihaknya saat ini tengah mengupayakan dalam memberikan kemudahan bagi izin importasi garam untuk kebutuhan sejumlah industri.

"Pemenuhan bahan baku untuk industri tentu membawa multiplier effect bagi perekonomian nasional, seperti impor bahan baku garam sebesar 3,7 juta ton senilai Rp1,8 triliun akan diolah menjadi berbagai macam produk dengan nilai tambah besar," ujar Sigit di Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Menurutnya, garam industri akan disalurkan kepada industri kertas dan petrokimia, farmasi kosmetik, industri aneka pangan, industri pengasinan ikan, penyamakan kulit, pakan ternak, tekstil, resin, pengeboran minyak dan sabun serta detergen.

Sigit mengkalim, rencana impor garam industri tidak ada hubungannya dengan kebutuhan garam pada umumnya di masyarakat. Sebaliknya, impor itu untuk mendorong kebutuhan industri dalam negeri yang dirasa kurang mencukupi.

"Sesuai hasil rapat pembahasan, garam untuk industri aneka pangan diimpor dalam bentuk kristal kasar (bahan baku) dan akan diolah oleh industri pengolahan garam menjadi garam untuk kebutuhan industri," tuturnya.

Sementara, Manager Mitra Tunggal Swakarsa, Arya Sugiata Molyono menyampaikan, pihaknya mengimpor garam industri dari Australia dengan izin resmi dari pihak Kementerian Perdagangan dan menjamin penggunaan garam tersebut untuk industri.

Sugi mengaku garam industri tersebut akan disalurkan ke beberapa perusahaan ikan yang menjadi mitranya untuk menyuplai bahan baku garam industri yang mereka butuhkan.

"Kalau perusahaan ikan yang bekerja sama dengan kita banyak, termasuk yang di Medan," tutur dia.