Impor Garam Industri Dijamin Tak Ganggu Petani Lokal

JAKARTA - Pemerintah akhirnya melakukan impor garam untuk kebutuhan industri dalam negeri. Garam tersebut sudah tiba di Pelabuahan Tanjung Perak, Surabaya. Namun, masuknya impor garam itu menuai protes dari petani garam di Madura.

Masuknya impor garam ini membuat gelisah kalangan petani garam karena dikhawatirkan akan mengganggu produksi garam dalam negeri. Menyikapi hal ini, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menyampaikan masuknya impor tidak akan mengganggu industri garam dalam negeri.

Dia menjelaskan, impor garam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri tersebut. Pihak Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor garam sebanyak 2,37 juta ton kepada 21 perusahaan yang terpilih.

Penerbitan izin tersebut dijelaskan berdasarkan alokasi yang disepakati dalam rapat koordinasi di Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman. "Kami telah menerbitkan persetujuan impor garam industri sebanyak 2,37 juta ton," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Oke juga menyampaikan bahwa garam industri tidak bisa dipindahtangankan atau garam impor tersebut tidak boleh diperjualbelikan ke pasar konsumsi. Aturan yang melarang garam industri diperjualbelikan ke pasar konsumsi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 tahun 2015 tentang ketentuan impor garam. "Jika ada yang melanggar pemerintah akan memberikan sanksi," ucapnya.

Senada dengan Oke, Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, kebijakan untuk garam impor sehrausnya tidak dikenakan bea masuk. Pasalnya, garam impor merupakan langkah positif dalam memacu produktivitas pelaku industri.

"Selama ini, walaupun tidak dikenakan bea masuk, mereka dibatasi oleh kuota dan proses yang memakan waktu lama untuk izin impor," ujar dia.