Fit and Proper Test Calon Gubernur BI Harus Transparan
Selasa, 06 Maret 2018 - 00:02 WIB
Fit and Proper Test Calon Gubernur BI Harus Transparan
A
A
A
JAKARTA - DPR secara resmi telah memproses surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pengajuan Gubernur BI 2018-2023, dimana Perry Warjiyo sebagai calon tunggal. Selanjutnya pengajuan Perry Warjiyo tersebut akan dibawa ke rapat Bamus DPR, Selasa (6/3) dimana Bamus akan meminta komisi XI untuk mengatur jadwal fit and proper test.
Ketua DPR minta calon gubernur BI Perry Warjiyo dapat mensinergikan kebijakan bank sentral dengan kebijakan fiskal pemerintah jika pencalonannya nanti disetujui parlemen. Menanggapi hal tersebut, Peneliti Indef Abra PG Talattov mengatakan proses fit and proper test yang dilakukan DPR terhadap Cagub BI mesti dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Menurut dia, DPR tidak boleh menekan Cagub BI agar kebijakan bank sentral tunduk di bawah keinginan pemerintah. "BI harus diberikan ruang untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen, tidak boleh ada campur tangan dari penguasa agar tidak lagi terjadi conflict of interest seperti di Era Pemerintah Orba," kata dia saat dihubungi, Senin (5/3).
Meski demikian, independensi BI tidaklah bersifat absolut. Sebab, lanjut dia, apapun kebijakan BI tentu berpengaruh terhadap kondisi fiskal dan makro-mikro perekonomian. Maka, indenpendensi BI sudah seharusnya berlaku fleksibel dalam konteks perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah, dalam level yang sejajar.
"Contoh utamanya, bagaimana BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sehingga bisa mendukung ketahanan fiskal dan pencapaian program program kesejahteraan," paparnya.
Harapan terhadap Gubernur BI baru nanti ialah mendorong intermediasi oleh industri perbankan, salah satunya dengan mengupayakan suku bunga rendah agar sektor riil bisa kembali bangkit dan bersaing di pasar global.
Ketua DPR minta calon gubernur BI Perry Warjiyo dapat mensinergikan kebijakan bank sentral dengan kebijakan fiskal pemerintah jika pencalonannya nanti disetujui parlemen. Menanggapi hal tersebut, Peneliti Indef Abra PG Talattov mengatakan proses fit and proper test yang dilakukan DPR terhadap Cagub BI mesti dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Menurut dia, DPR tidak boleh menekan Cagub BI agar kebijakan bank sentral tunduk di bawah keinginan pemerintah. "BI harus diberikan ruang untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen, tidak boleh ada campur tangan dari penguasa agar tidak lagi terjadi conflict of interest seperti di Era Pemerintah Orba," kata dia saat dihubungi, Senin (5/3).
Meski demikian, independensi BI tidaklah bersifat absolut. Sebab, lanjut dia, apapun kebijakan BI tentu berpengaruh terhadap kondisi fiskal dan makro-mikro perekonomian. Maka, indenpendensi BI sudah seharusnya berlaku fleksibel dalam konteks perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah, dalam level yang sejajar.
"Contoh utamanya, bagaimana BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sehingga bisa mendukung ketahanan fiskal dan pencapaian program program kesejahteraan," paparnya.
Harapan terhadap Gubernur BI baru nanti ialah mendorong intermediasi oleh industri perbankan, salah satunya dengan mengupayakan suku bunga rendah agar sektor riil bisa kembali bangkit dan bersaing di pasar global.
(akr)
Lihat Juga :
