Sanggupkah Pemerintah Bayar Utang yang Tembus Rp4.000 T?
Sanggupkah Pemerintah Bayar Utang yang Tembus Rp4.000 T?
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis data jumlah utang pemerintah Indonesia yang hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp4.035 triliun. Posisi ini meningkat 13,46% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp3.556 triliun atau 29,24% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 periode Februari 2018 yang dikutip SINDOnews, utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73% dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN tersebut mayoritas atau sekitar Rp2.359,47 triliun diterbitkan dalam denominasi rupiah.
Selain itu, utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah yang mencapai Rp771,76 triliun atau 19,13% dari total utang tersebut.
Lantas, sanggupkah pemerintah mengembalikan utang yang jumlahnya cukup fantastis tersebut?
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Scheneider Siahaan mengungkapkan, utang pemerintah tersebut mayoritas adalah utang jangka panjang dengan tenor waktu pengembalian sekitar sembilan tahun. Artinya, setiap tahunnya Indonesia harus mengembalikan utang sekitar Rp450 triliun.
"Apa yang kami lakukan dengan mengelola ini? yang kita lakukan adalah kita structure jatuh temponya. Kira-kira kita hampir sembilan tahunlah. Utang rata-rata akan lunas sepanjang sembilan tahun, setiap tahun yang kita bayar itu kira-kira Rp4.000 triliun dibagi sembilan, jadi sekitar Rp450 triliun," katanya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (15/3/2018).
Dia menyebutkan, penerimaan pajak di Tanah Air tahun ini diperkirakan akan mencapai Rp1.800 triliun. Dengan pemasukan sebesar itu, dia berkeyakinan bahwa Indonesia sanggup mengembalikan utang tersebut.
"Kalau kita punya penerimaan Rp1.800 triliun dan utang jatuh tempo Rp450 triliun itu kita bisa bayar enggak? Ya bisa. Jadi itu namanya mengelola," imbuh dia.
Menurutnya, utang akan terus naik sepanjang keuangan pemerintah masih defisit. Meskipun utang Indonesia mencapai Rp4.000 triliun, namun karena penghasilan pajak di Tanah Air cukup besar jadi utang fantastis tersebut masih masuk kategori aman.
"Utang ini akan naik terus sepanjang budget kita masih defisit kebijakannya. Apa itu aman? Utang Rp4.000 triliun tadi tidak aman kalau tenyata penghasilan kita itu, pajak kita misalnya Rp100 triliun," tuturnya.
Lantas, kapankah utang Indonesia akan lunas? Menurutnya, hal ini akan sangat tergantung dengan politik anggaran yang dipilih pemerintah.
"Kalau bisa bikin budget kita surplus Rp500 triliun setahun, kalau penerimaan pajak Rp1.800 triliun kita potong jadi Rp1.300 triliun. Jadi bagi aja, kan itu bisa delapan tahun. Tergantung dari politik anggaran. Kita yakin bisa mengurangi utang. Apa bisa menambah ruang utang? Tentu masih ada," tandasnya.
Dari data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 periode Februari 2018 yang dikutip SINDOnews, utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73% dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN tersebut mayoritas atau sekitar Rp2.359,47 triliun diterbitkan dalam denominasi rupiah.
Selain itu, utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah yang mencapai Rp771,76 triliun atau 19,13% dari total utang tersebut.
Lantas, sanggupkah pemerintah mengembalikan utang yang jumlahnya cukup fantastis tersebut?
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Scheneider Siahaan mengungkapkan, utang pemerintah tersebut mayoritas adalah utang jangka panjang dengan tenor waktu pengembalian sekitar sembilan tahun. Artinya, setiap tahunnya Indonesia harus mengembalikan utang sekitar Rp450 triliun.
"Apa yang kami lakukan dengan mengelola ini? yang kita lakukan adalah kita structure jatuh temponya. Kira-kira kita hampir sembilan tahunlah. Utang rata-rata akan lunas sepanjang sembilan tahun, setiap tahun yang kita bayar itu kira-kira Rp4.000 triliun dibagi sembilan, jadi sekitar Rp450 triliun," katanya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (15/3/2018).
Dia menyebutkan, penerimaan pajak di Tanah Air tahun ini diperkirakan akan mencapai Rp1.800 triliun. Dengan pemasukan sebesar itu, dia berkeyakinan bahwa Indonesia sanggup mengembalikan utang tersebut.
"Kalau kita punya penerimaan Rp1.800 triliun dan utang jatuh tempo Rp450 triliun itu kita bisa bayar enggak? Ya bisa. Jadi itu namanya mengelola," imbuh dia.
Menurutnya, utang akan terus naik sepanjang keuangan pemerintah masih defisit. Meskipun utang Indonesia mencapai Rp4.000 triliun, namun karena penghasilan pajak di Tanah Air cukup besar jadi utang fantastis tersebut masih masuk kategori aman.
"Utang ini akan naik terus sepanjang budget kita masih defisit kebijakannya. Apa itu aman? Utang Rp4.000 triliun tadi tidak aman kalau tenyata penghasilan kita itu, pajak kita misalnya Rp100 triliun," tuturnya.
Lantas, kapankah utang Indonesia akan lunas? Menurutnya, hal ini akan sangat tergantung dengan politik anggaran yang dipilih pemerintah.
"Kalau bisa bikin budget kita surplus Rp500 triliun setahun, kalau penerimaan pajak Rp1.800 triliun kita potong jadi Rp1.300 triliun. Jadi bagi aja, kan itu bisa delapan tahun. Tergantung dari politik anggaran. Kita yakin bisa mengurangi utang. Apa bisa menambah ruang utang? Tentu masih ada," tandasnya.
(fjo)
Explore More