Siklus 10 Tahunan, Mungkinkah RI Hadapi Krisis Ekonomi Lagi?

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan pemerintah terhadap siklus 10 tahunan krisis ekonomi dan moneter yang pernah terjadi di Indonesia.

Pada 1998 Indonesia menghadapi krisis moneter yang bersumber dari Thailand, kemudian pada 2008 Indonesia kembali menghadapi krisis yang bersumber dari Amerika Serikat (AS).

Tahun ini genap 10 tahun pascakrisis ekonomi terakhir yang pernah dihadapi Indonesia di 2008. Lantas, akankah Indonesia kembali menghadapi krisis ekonomi di tahun ini?

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, jika dilihat dari yang pernah terjadi sebelumnya, maka krisis yang dialami Indonesia lebih banyak disebabkan oleh sektor keuangan. Pada 1998, fundamental keuangan nasional sangat rapuh sehingga rentan terhadap gejolak yang terjadi di perekonomian global.

"Tapi 2008 karena fundamental keuangan kita kuat, maka transmisi krisis tidak terlalu dalam. Makanya kita mengklaim kita tidak terlalu ter-influence dengan krisis yang ada di AS," katanya di Kantor Indef, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Jika dilihat saat ini, lanjut Enny, indikator kinerja sektor keuangan khususnya perbankan relatif sehat. Meskipun risiko kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) sedikit naik, namun secara keseluruhan sektor perbankan Tanah Air relatif sehat.

Karena itu, potensi terjadinya krisis berulang di tahun ini menurutnya sangatlah tipis. "Jadi besar kemungkinan apa potensi krisis di 2018 kita hampir yakin relatif tidak mengkhawatirkan," tuturnya.

Namun, dia juga mengingatkan bahwa pada 2011 negara seperti Portugal, Italia, Irlandia, Spanyol dan Yunani menghadapi krisis yang bersumber pada fiskal. Menurutnya, kondisi yang terjadi di negara tersebut hampir mirip dengan apa yang terjadi di Tanah Air saat ini, dimana Indonesia menghadapi risiko fiskal karena beban utang yang semakin meningkat.

"Indikasi yang terjadi di Yunani, Portugal kok beberapa variabel dan indikator mirip dengan kita. Artinya kita tidak ingin membuat ini menjadi kekhawatiran apalagi di tahun politik, tapi kita harus aware bahwa persoalan utang luar negeri kita ini dinyatakan aman atau tidak aman, tidak hanya sekadar rasio utang terhadap GDP," tandasnya.