Harga BBM Non Subsidi Diintervensi demi Inflasi, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mewajibkan badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) meminta persetujuan pemerintah terlebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM non subsidi, tidak akan menjadi disinsentif untuk investor yang ada di Indonesia. Dia meyakini, investor akan tetap konfiden untuk berinvestasi di Tanah Air.

Seperti diketahui, kebijakan Kementerian ESDM untuk mewajibkan badan usaha penyalur BBM non subsidi untuk meminta persetujuan pemerintah saat akan melakukan penyesuaian harga tidak hanya diberlakukan untuk PT Pertamina (Persero), melainkan untuk seluruh penyalur BBM non subsidi termasuk SPBU asing, seperti Shell dan Total. Hal ini dikhawatirkan akan membuat investor di sektor tersebut hengkang dari Tanah Air.

"Kami enggak mau tunjukkan bahwa kami backtracking. Jadi dalam hal ini yang difokuskan adalah enforcement dan instrumen kebijakan yang bisa jaga masyarakat kita tetap memiliki konfiden bahwa ekonomi kita tumbuh," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Menurutnya, yang dilakukan Menteri ESDM Ignasius Jonan sejatinya telah sesuai ketentuan. Jonan dinilai hanya melaksanakan aturan yang telah ada dan memastikan ada keseimbangan, baik untuk pengusaha maupun untuk masyarakat. "Di satu sisi investor kepastiannya dijaga. Tapi di sisi lain pemerintah jaga kepentingan masyarakat yang melihat bahwa BBM itu salah satu komoditas penting," imbuh dia.

Selain menjaga kepentingan masyarakat, sambung mantan Menko bidang Perekonomian ini, pemerintah juga mencoba untuk menjaga agar inflasi tetap stabil. Kenaikan harga BBM yang terlalu sering tentu berpotensi mengerek inflasi nasional.

"Oleh karena itu, harga dari komoditas yang penting harus dijaga dari sisi pasokannya agar enggak ada tekanan harga apalagi menjelang lebaran. Makanya kita akan lihat logistiknya apakah itu pangan atau BBM," tandasnya.