Kemenkeu: Pelemahan Rupiah Berdampak Positif ke Penerimaan Negara
Selasa, 08 Mei 2018 - 14:10 WIB
Kemenkeu: Pelemahan Rupiah Berdampak Positif ke Penerimaan Negara
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, justru akan berdampak positif terhadap penerimaan negara. Saat ini, kurs rupiah sudah tembus ke level Rp14.000 per USD.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, pelemahan nilai tukar ini memang membuat pengeluaran pemerintah untuk subsidi dan cicilan utang sedikit mengalami peningkatan. Namun di sisi lain, penerimaan negara, baik dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan akan mengalami peningkatan.
"Apa yang terjadi kalau kurs lebih lemah dari yang diasumsikan di APBN. Yang terjadi adalah kita akan memiliki penerimaan. Dari penerimaan yang kita dapatkan itu, lebih tinggi dari pengeluarannya gara-gara kurs. Pengeluaran terkait kurs itu subsidi. Karena subsidi itu kita beli dari luar negeri minyaknya. Kemudian pembayaran bunga, cicilan pokok maupun utang bunga. Itu juga terkait kurs," katanya di Gedung Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tengah gejolak mata uang rupiah. Namun, yang perlu diperhatikan adalah dampak pelemahan ini terhadap variabel ekonomi makro lain, seperti inflasi, kondisi masyarakat, hingga kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Jadi yang namanya pergerakan kurs juga bergerak sepanjang hari. Jadi kita perhatikan terus," imbuh dia.
Jika kurs rupiah terus melemah, tambah dia, maka harga barang impor akan terus meningkat. Hal tersebut tentu akan berdampak terhadap angka inflasi nasional. "Tetapi kita masih melihat potensi inflasi Indonesia, seperti akhir bulan lalu kan 3,4% yoy. Kalau kita lihat pergerakan, kita masih optimis ada di sekitar 3,5% sepanjang tahun," tandasnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, pelemahan nilai tukar ini memang membuat pengeluaran pemerintah untuk subsidi dan cicilan utang sedikit mengalami peningkatan. Namun di sisi lain, penerimaan negara, baik dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan akan mengalami peningkatan.
"Apa yang terjadi kalau kurs lebih lemah dari yang diasumsikan di APBN. Yang terjadi adalah kita akan memiliki penerimaan. Dari penerimaan yang kita dapatkan itu, lebih tinggi dari pengeluarannya gara-gara kurs. Pengeluaran terkait kurs itu subsidi. Karena subsidi itu kita beli dari luar negeri minyaknya. Kemudian pembayaran bunga, cicilan pokok maupun utang bunga. Itu juga terkait kurs," katanya di Gedung Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tengah gejolak mata uang rupiah. Namun, yang perlu diperhatikan adalah dampak pelemahan ini terhadap variabel ekonomi makro lain, seperti inflasi, kondisi masyarakat, hingga kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Jadi yang namanya pergerakan kurs juga bergerak sepanjang hari. Jadi kita perhatikan terus," imbuh dia.
Jika kurs rupiah terus melemah, tambah dia, maka harga barang impor akan terus meningkat. Hal tersebut tentu akan berdampak terhadap angka inflasi nasional. "Tetapi kita masih melihat potensi inflasi Indonesia, seperti akhir bulan lalu kan 3,4% yoy. Kalau kita lihat pergerakan, kita masih optimis ada di sekitar 3,5% sepanjang tahun," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
