Badan Geologi Gandeng BIG Percepat Penyusunan One Map Policy
Badan Geologi Gandeng BIG Percepat Penyusunan One Map Policy
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penggunaan satu peta (one map policy), mengingat data spasial memiliki peran penting dalam menentukan dan mengintegrasikan lokasi pembangunan lintas sektor.
Sebagai dukungan terhadap percepatan kebijakan one map policy tersebut Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama peningkatan kualitas data informasi geospasial.
"Melalui kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia," kata Kepala Badan Geologi Rudy Suhendar dalam siaran pers, Sabtu (19/5/2018).
Rudy menyampaikan, permasalahan ketidaksinkronan data spasial sering kali menjadi salah satu masalah yang menghambat pembangunan. Di sektor ESDM pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kerap terbentur masalah konflik tumpang tindih wilayah lahan dengan sektor pertanian, dalam hal ini perkebunan kelapa sawit, yang utamanya disebabkan oleh informasi geospasial yang tidak akurat.
Dengan adanya kerja sama antara Badan Geologi dan BIG ini, lanjut Rudy, dapat terjalin sinergi dalam pemanfaatan, pengembangan, dan optimalisasi data dan informasi geospasial. "Hasilnya adalah ketersedian informasi geospasial di bidang geologi yang merupakan data dasar dalam rangka menyusun rencana tata ruang di suatu wilayah," ungkap Rudy.
Menurut Rudy, tersedianya peta spasial lintas sektor akan memudahkan Pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan nasional kedepannya. "Terintegrasinya sistem data ini ini selaras dengan kebijakan one map policy sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000," lanjutnya.
Kepala BIG Hasanudin Z Abidin berharap dengan adanya kerjasama ini, maka tantangan tumpang tindih pemanfaatan lahan di sektor ESDM akan segera teratasi. Hasan berharap nantinya data peta tematik nonpemerintah juga bisa masuk ke Badan Geologi.
"BIG mendapatkan tantangan dari Menko Perekonomian agar ke depan peta-peta di lingkungan non pemerintahan bisa masuk ke dalam data pemerintahan dan sekarang ini peraturannya sedang dibuat," pungkas Hasanudin.
Sebelumnya, saat peluncuran portal aplikasi One Map ESDM, tahun lalu, Kementerian ESDM telah berhasil mengintegrasikan peta-peta tematik subsektor ESDM ke dalam sebuah portal informasi geospasial sektor ESDM yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.
Sebagai dukungan terhadap percepatan kebijakan one map policy tersebut Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama peningkatan kualitas data informasi geospasial.
"Melalui kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia," kata Kepala Badan Geologi Rudy Suhendar dalam siaran pers, Sabtu (19/5/2018).
Rudy menyampaikan, permasalahan ketidaksinkronan data spasial sering kali menjadi salah satu masalah yang menghambat pembangunan. Di sektor ESDM pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kerap terbentur masalah konflik tumpang tindih wilayah lahan dengan sektor pertanian, dalam hal ini perkebunan kelapa sawit, yang utamanya disebabkan oleh informasi geospasial yang tidak akurat.
Dengan adanya kerja sama antara Badan Geologi dan BIG ini, lanjut Rudy, dapat terjalin sinergi dalam pemanfaatan, pengembangan, dan optimalisasi data dan informasi geospasial. "Hasilnya adalah ketersedian informasi geospasial di bidang geologi yang merupakan data dasar dalam rangka menyusun rencana tata ruang di suatu wilayah," ungkap Rudy.
Menurut Rudy, tersedianya peta spasial lintas sektor akan memudahkan Pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan nasional kedepannya. "Terintegrasinya sistem data ini ini selaras dengan kebijakan one map policy sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000," lanjutnya.
Kepala BIG Hasanudin Z Abidin berharap dengan adanya kerjasama ini, maka tantangan tumpang tindih pemanfaatan lahan di sektor ESDM akan segera teratasi. Hasan berharap nantinya data peta tematik nonpemerintah juga bisa masuk ke Badan Geologi.
"BIG mendapatkan tantangan dari Menko Perekonomian agar ke depan peta-peta di lingkungan non pemerintahan bisa masuk ke dalam data pemerintahan dan sekarang ini peraturannya sedang dibuat," pungkas Hasanudin.
Sebelumnya, saat peluncuran portal aplikasi One Map ESDM, tahun lalu, Kementerian ESDM telah berhasil mengintegrasikan peta-peta tematik subsektor ESDM ke dalam sebuah portal informasi geospasial sektor ESDM yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.
(fjo)
Explore More