Cerita Bos PPA Jungkir Balik Benahi Bisnis BUMN Sakit

JAKARTA - PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat oleh negara untuk merestrukturisasi dan merevitalisasi bisnis perusahaan pelat merah yang sakit atau diambang kebangkrutan. Perusahaan negara ini bertugas untuk mengelola aset dan melakukan pembinaan terhadap BUMN, baik melalui penugasan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN atau melalui perjanjian dengan BUMN tersebut.

Direktur Utama PPA Henry Sihotang mengisahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pembinaan terhadap 11 perusahaan pelat merah. Dari 11 perusahaan tersebut, ada yang memang ditugaskan oleh pemerintah dan ada pula yang memang datang dan meminta PPA untuk merestrukturisasi bisnisnya.

Adapun 11 perusahaan itu yakni PT PAL (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Survai Udara Penas (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Iglas (Persero), PT Keras Leces (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).

"Hari ini kami masih menangani baik karena penugasan restrukurisasi, maupun BUMN merasa agen PPA yang melakukan restrukturisasi, jadi ada juga yang langsung datang ke kami tanpa penugasan bu Menteri," katanya saat berbincang dengan media di Jakarta belum lama ini.

Menurutnya, dari 11 perusahaan yang direstrukturisasi oleh PPA, beberapa di antaranya sudah menunjukkan perbaikan. Namun, tinggal empat BUMN yang dianggapnya sangat berat untuk direstrukturisasi karena beban utang yang lebih besar dari aset yang masih dimiliki perusahaan.

Empat perusahaan yang paling berat penanganannya yaitu PT Iglas (Persero), PT Keras Leces (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). "Apa yang kami lakukan dari waktu ke waktu sudah banyak yang menunjukkan hasil dan akhir-akhir ini yang sangat berat tinggal 4. Tapi yang empat itu tetap kami yakin bisa dituntaskan," imbuh dia.

Bahkan, Henry mengaku kerap jenuh untuk menangani bisnis dari empat perusahaan negara tersebut. Sebab, mereka sudah tidak memiliki aset lagi dan kegiatan bisnisnya sudah berhenti. Menurutnya, sebagian di antara mereka akan beralih dari bisnis awalnya dan mengubah bisnis baru. Namun, hal tersebut pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan harus mencari investor yang benar-benar berminat berpartisipasi.

"Tentunya ini butuh waktu ketika memang kita betul-betul andalkan restrukturisasi yang memungkinkan ada investor yang mau berpartisipasi. Kalau mengharapkan PMN sudah tidak mungkin, utang Merpati misalnya mencapai Rp10,7 triliun, sementara aset pesawatnya sudah tidak layak terbang. Sekitar 90% yang sudah tidak layak. Tapi kami yakin akan bisa terselesaikan," tuturnya.

Terlepas dari hal itu, dia mengaku cukup senang karena beberapa BUMN seperti PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT PAL (Persero) kini sudah menunjukkan perbaikan pasca direstrukturisasi.

"Jadi boleh dikatakan kalau yang lainnya ada yang sudah pasca restrukturisasi, ada yang sudah cukup bagus dan ada yang masih dimonitor. Seperti PT Dirgantara Indonesia kadang untung kadang rugi, tapi banyak inisiatif untuk tingkatkan kinerja. Kemudian PT PAL 2017 sudah untung. Kita harap manajemen baru juga progresif," tandas Henry.