Sri Mulyani Inginkan Inovasi Baru untuk Kelola Dana Desa

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bakal melakukan desentralisasi kewenangan kepada keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan reformarsi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.

"Di dalam konteks itulah maka desentralisasi menjadi dua sisi mata uang yaitu desentralisasi berupa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal," ujar Menkeu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Lanjutnya, dengan adanya inovasi dalam pengelolaan dana transfer dana desa diharapkan terjadinya pembangunan yang merata di setiap daerah di Indonesia

"Desentralisasi fiskal juga terus melakukan perbandingan dan inovasi kreativitas di dalam pengelolaan dana transfer ke daerah termasuk Dana Desa. Bagaimana kita terus berpikir agar pembangunan semakin merata. Bagaimana rakyat Indonesia di manapun lokasinya mereka akan bisa menikmati suatu pelayanan dan perbaikan pembangunan di daerahnya," jelasnya.

Untuk itu, Sri Mulyani melantik dua pejabat eselon I di Kementerian Keuangan. Kedua pejabat tersebut yakni Astera Primanto Bhakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Rionald Silaban menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

"Banyak harapan masyarakat bahwa dengan desentralisasi dan otonomi rakyat akan mampu mendapatkan pelayanan dan perbaikan dari sisi pelayanan umum dan kinerja pemerintah daerah," jelasnya.