Kemenkop UKM Tingkatkan Koperasi Penyalur KUR
Sabtu, 30 Juni 2018 - 04:07 WIB
Kemenkop UKM Tingkatkan Koperasi Penyalur KUR
A
A
A
DENPASAR - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terus mengupayakan agar jumlah koperasi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Tanah Air terus bertambah. Saat ini baru ada dua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyalur KUR, yaitu KSP Kospin Jasa di Pekalongan Jawa Tengah dan Kopdit Obor Mas di Maumere Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Dalam rangka mempercepat penyaluran KUR, Kemenkop dan UKM terus mendorong koperasi dalam hal ini KSP ikut serta sebagai penyalur KUR," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Yuana Setyowati saat membuka Sosialisasi Program KUR tingkat Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (29/6/2018).
Untuk saat ini, ada sekitar 20 koperasi di Indonesia yang telah terdaftar mengajukan sebagai penyalur KUR ke OJK. Dalam perkembangannya, ada beberapa koperasi yang memiliki peluang besar disetujui atau direkomendasi oleh OJK sebagai penyalur KUR.
"Sebenarnya sudah ada KSP yang tinggal sedikit lagi semua persyaratannya sebagai penyalur KUR disetujui OJK, tinggal satu tahapan koperasi tersebut bisa salurkan, namun terbentur pada Non Performing Loan-nya," ujar Yuana.
Yuana menjelaskan, untuk menjadi penyalur KUR, KSP-KSP tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Seperti KSP itu harus sehat dan berkinerja baik, melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin dalam penyaluran KUR, memiliki online sistem dengan sistem informasi kredit program, serta melakukan perjanjian dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Menurut Yuana, dari semua persyaratan itu, dari laporan yang diterima Deputi Bidang Pembiayaan, KSP Dana Prima di Bali sudah memenuhi semua ketentuan itu. Permasalahannya hanya belum bisa menyepakati rasio NPL yang ditetapkan OJK, untuk tahun 2018 ini di bawah 2%.
Karena itu, kata Yuana, pihaknya terus berkomunikasi baik dengan Dinas Koperasi Provinsi Bali, maupun dengan KSP Dana Prima, agar secepatnya mereka bisa menjadi penyalur KUR.
"Sangat disayangkan kalau ada KSP yang tidak memanfaatkan kesempatan sebagai penyalur KUR. Karena itu jelas dapat menguntungkan para anggotanya, sebagai penerima KUR untuk mengembangkan usaha mereka," kata Yuana.
Pemerintah telah menunjukan keberpihakannya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dengan meningkatkan target penyaluran KUR tahun ini dari Rp110 triliun menjadi Rp120 triliun.
Hingga 31 Mei 2018, realisasi penyaluran KUR sebesar Rp57,61 triliun atau sebesar 49,40% dari target yang disalurkan sebesar Rp116,63 triliun kepada 2.201.005 debitur.
Dengan rincian untuk KUR Mikro Rp36,882 triliun, KUR Kecil Rp20,548 triliun dan KUR TKI Rp0,186 triliun. Penyaluran tersebut melalui tiga bank terbesar, yakni BRI (Rp40,019 triliun), Bank Mandiri (Rp7,140 triliun), dan BNI (Rp7,886 triliun).
Yuana menjelaskan untuk Provinsi Bali realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp2,24 triliun dengan jumlah debitur mencapai 59.477 pelaku UKM.
Sesuai program pemerintah untuk mendorong percepatan penyaluran KUR, telah diambil langkah-langkah, diantaranya menambah jumlah bank penyalur, menambah perusahaan penjamin, mengikutsertakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) termasuk KSP sebagai penyalur KUR.
"Dalam rangka mempercepat penyaluran KUR, Kemenkop dan UKM terus mendorong koperasi dalam hal ini KSP ikut serta sebagai penyalur KUR," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Yuana Setyowati saat membuka Sosialisasi Program KUR tingkat Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (29/6/2018).
Untuk saat ini, ada sekitar 20 koperasi di Indonesia yang telah terdaftar mengajukan sebagai penyalur KUR ke OJK. Dalam perkembangannya, ada beberapa koperasi yang memiliki peluang besar disetujui atau direkomendasi oleh OJK sebagai penyalur KUR.
"Sebenarnya sudah ada KSP yang tinggal sedikit lagi semua persyaratannya sebagai penyalur KUR disetujui OJK, tinggal satu tahapan koperasi tersebut bisa salurkan, namun terbentur pada Non Performing Loan-nya," ujar Yuana.
Yuana menjelaskan, untuk menjadi penyalur KUR, KSP-KSP tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Seperti KSP itu harus sehat dan berkinerja baik, melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin dalam penyaluran KUR, memiliki online sistem dengan sistem informasi kredit program, serta melakukan perjanjian dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Menurut Yuana, dari semua persyaratan itu, dari laporan yang diterima Deputi Bidang Pembiayaan, KSP Dana Prima di Bali sudah memenuhi semua ketentuan itu. Permasalahannya hanya belum bisa menyepakati rasio NPL yang ditetapkan OJK, untuk tahun 2018 ini di bawah 2%.
Karena itu, kata Yuana, pihaknya terus berkomunikasi baik dengan Dinas Koperasi Provinsi Bali, maupun dengan KSP Dana Prima, agar secepatnya mereka bisa menjadi penyalur KUR.
"Sangat disayangkan kalau ada KSP yang tidak memanfaatkan kesempatan sebagai penyalur KUR. Karena itu jelas dapat menguntungkan para anggotanya, sebagai penerima KUR untuk mengembangkan usaha mereka," kata Yuana.
Pemerintah telah menunjukan keberpihakannya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dengan meningkatkan target penyaluran KUR tahun ini dari Rp110 triliun menjadi Rp120 triliun.
Hingga 31 Mei 2018, realisasi penyaluran KUR sebesar Rp57,61 triliun atau sebesar 49,40% dari target yang disalurkan sebesar Rp116,63 triliun kepada 2.201.005 debitur.
Dengan rincian untuk KUR Mikro Rp36,882 triliun, KUR Kecil Rp20,548 triliun dan KUR TKI Rp0,186 triliun. Penyaluran tersebut melalui tiga bank terbesar, yakni BRI (Rp40,019 triliun), Bank Mandiri (Rp7,140 triliun), dan BNI (Rp7,886 triliun).
Yuana menjelaskan untuk Provinsi Bali realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp2,24 triliun dengan jumlah debitur mencapai 59.477 pelaku UKM.
Sesuai program pemerintah untuk mendorong percepatan penyaluran KUR, telah diambil langkah-langkah, diantaranya menambah jumlah bank penyalur, menambah perusahaan penjamin, mengikutsertakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) termasuk KSP sebagai penyalur KUR.
(ven)
Lihat Juga :
