Langkah Menkeu Sri Mulyani Hadapi Perang Dagang AS dan China
Selasa, 10 Juli 2018 - 20:06 WIB
Langkah Menkeu Sri Mulyani Hadapi Perang Dagang AS dan China
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyiapkan langkah untuk menghadapi perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China. Salah satunya menggenjot sektor industri manufaktur yang selama ini masih kurang dimanfaatkan oleh pemerintah.
"Kita melakukan identifikasi, ini sebetulnya kesempatan yang baik untuk Indonesia makin menata yang disebut industri manufaktur yang dibutuhkan perekonomian Indonesia," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (10/9/2018).
Selain insentif bea masuk, pemerintah pun akan memberikan dukungan bagi industri dalam bentuk pajak yang ditanggung pemerintah, sehingga tidak menjadi beban perusahaan.
Pemerintah akan melihat industri manufaktur mana saja yang bisa menghasilkan barang ekspor dan menghasilkan substansi impor. Jika perusahaan ini tidak diberikan bea masuk yang rendah, maka alternatif peralihan pajak menjadi langkah lain.
Sambung dia menerangkan, bakal memperbaiki arus dana mengenai aturan investasi untuk menjaga neraca pembayaran. "Dari sisi Capital flow yang berhubungan dengan neraca pembayaran maka kebutuhan Indonesia untuk bisa menarik capital masuk ke Indonesia juga dibahas," jelasnya.
Maka pembahasannya, ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia yakni mengenai apakah Investment Policy sudah baik dan makin perlu diperbaiki atau tidak. Selain itu pihaknya akan mengkaji beberapa pajak insentif yang bisa diberikan kepada industri. Sebab, Menkeu masih melihat insentif pajak yang diberikan apakah sudah sesuai dengan arahan.
"Insentif yang sudah kita berikan apakah itu tax holiday ataukah tax allowance dikaji lagi untuk sekarang dilihat di dalam konteks apakah ini cukup menarik dibandingkan negara lain. Dan cukup menarik untuk mendorong ekspor kita lebih baik lagi," imbuhnya.
Di sisi impor, pemerintah pun akan mengkaji permintaan barang dari luar negeri yang dianggap tidak terlalu prioritas dan bisa dihasilkan oleh produsen dalam negeri. Selain itu beberapa industri dianggap membutuhkan kebijakan guna menjaga bea masuk.
Ini dilakukan agar barang yang menjadi bahan baku industri tersebut, terutama bagi industri yang pabriknya tergolong tua dan masih membutuhkan impor barang modal. Sri Mulyani menekankan selain evaluasi dalam satu semester ke depan, pemerintah pun akan melakukan evaluasi dalam satu hingga beberapa tahun ke depan.
"Kita melakukan identifikasi, ini sebetulnya kesempatan yang baik untuk Indonesia makin menata yang disebut industri manufaktur yang dibutuhkan perekonomian Indonesia," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (10/9/2018).
Selain insentif bea masuk, pemerintah pun akan memberikan dukungan bagi industri dalam bentuk pajak yang ditanggung pemerintah, sehingga tidak menjadi beban perusahaan.
Pemerintah akan melihat industri manufaktur mana saja yang bisa menghasilkan barang ekspor dan menghasilkan substansi impor. Jika perusahaan ini tidak diberikan bea masuk yang rendah, maka alternatif peralihan pajak menjadi langkah lain.
Sambung dia menerangkan, bakal memperbaiki arus dana mengenai aturan investasi untuk menjaga neraca pembayaran. "Dari sisi Capital flow yang berhubungan dengan neraca pembayaran maka kebutuhan Indonesia untuk bisa menarik capital masuk ke Indonesia juga dibahas," jelasnya.
Maka pembahasannya, ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia yakni mengenai apakah Investment Policy sudah baik dan makin perlu diperbaiki atau tidak. Selain itu pihaknya akan mengkaji beberapa pajak insentif yang bisa diberikan kepada industri. Sebab, Menkeu masih melihat insentif pajak yang diberikan apakah sudah sesuai dengan arahan.
"Insentif yang sudah kita berikan apakah itu tax holiday ataukah tax allowance dikaji lagi untuk sekarang dilihat di dalam konteks apakah ini cukup menarik dibandingkan negara lain. Dan cukup menarik untuk mendorong ekspor kita lebih baik lagi," imbuhnya.
Di sisi impor, pemerintah pun akan mengkaji permintaan barang dari luar negeri yang dianggap tidak terlalu prioritas dan bisa dihasilkan oleh produsen dalam negeri. Selain itu beberapa industri dianggap membutuhkan kebijakan guna menjaga bea masuk.
Ini dilakukan agar barang yang menjadi bahan baku industri tersebut, terutama bagi industri yang pabriknya tergolong tua dan masih membutuhkan impor barang modal. Sri Mulyani menekankan selain evaluasi dalam satu semester ke depan, pemerintah pun akan melakukan evaluasi dalam satu hingga beberapa tahun ke depan.
(akr)
Lihat Juga :
