Sektor Perumahan Melambat, REI Minta Kebijakan DP Disosialisasikan
Sektor Perumahan Melambat, REI Minta Kebijakan DP Disosialisasikan
A
A
A
BANDUNG - Real Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah tidak membuat kebijakan perumahan yang membingungkan pengusaha atau masyarakat yang mengakibatkan perlambatan sektor properti. Tercatat pada kuartal pertama 2018, kinerja sektor perumahan di Jabar melambat.
Ketua REI Jabar Joko Suranto mengatakan, pihaknya mencatat terjadi anomali pada penjualan rumah bersubsidi (40%) di bawah hunian komersial (60%). Padahal biasanya, realisasi hunian komersial selalu di bawah rumah bersubsidi.
“Artinya, ini mestinya menjadi pertimbangan Kementerian PUPR agar tidak membuat aturan yang tidak rijit. Buktinya, akibat adanya aturan baru realisasi perumahan sempat terhambat pada triwulan 1/2018,” jelas dia Joko, Kamis (19/7/2018).
Menurut dia, melambatnya penjualan rumah di awal tahun juga tak lepas daur perubahan ketentuan yang tidak tersosialisasikan. Misalnya kewajiban mendaftar di Kementerian PUPR terhadap pengembangan yang menggunakan KPR.
“Kami mendukung ada perubahan ke arah lebih baik. Tapi jangan seketika dan mesti di sosialisasikan dulu. Karena bisnis tidak bisa langsung on off. Harus ada penyesuaian,” kata dia.
Dia berharap, ke depan sektor properti di Jabar bisa kembali tumbuh. Dia berharap ada perbaikan daya beli masyarakat. “Hal yang berkaitan high cost ekonomi juga harus dipangkas. Ada kebijakan yang berpihak ke masyarakat. Jangan buat (kebijakan) aneh-aneh seperti kemarin lagi. Misalnya mau ada pajak deviden ditahan, sehingga orang takut berusaha dan transaksi. Semua harus fokus baikan pertumbuhan,” imbuh dia.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabar Sarwono mengaku, kebijakan DP 0% untuk rumah pertama cukup bagus. Karena akan mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat.
“Saat ini, rumah paling banyak mendapat pendanaan perbankan adalah tipe 22 dan 70. Paling besar ke Karawang. Sementara perbankan yang paling banyak menyalurkan KPR adalah BTN sebesar Rp50 triliun dari total penyaluran KPR Rp91 triliun. Walaupun kami berharap bank lain bisa meningkatkan kinerja KPR, tetapi tetap harus hati-hati. Karena kalau tidak didukung manajemen risiko yang baik akan berbahaya,” timpal dia.
Ketua REI Jabar Joko Suranto mengatakan, pihaknya mencatat terjadi anomali pada penjualan rumah bersubsidi (40%) di bawah hunian komersial (60%). Padahal biasanya, realisasi hunian komersial selalu di bawah rumah bersubsidi.
“Artinya, ini mestinya menjadi pertimbangan Kementerian PUPR agar tidak membuat aturan yang tidak rijit. Buktinya, akibat adanya aturan baru realisasi perumahan sempat terhambat pada triwulan 1/2018,” jelas dia Joko, Kamis (19/7/2018).
Menurut dia, melambatnya penjualan rumah di awal tahun juga tak lepas daur perubahan ketentuan yang tidak tersosialisasikan. Misalnya kewajiban mendaftar di Kementerian PUPR terhadap pengembangan yang menggunakan KPR.
“Kami mendukung ada perubahan ke arah lebih baik. Tapi jangan seketika dan mesti di sosialisasikan dulu. Karena bisnis tidak bisa langsung on off. Harus ada penyesuaian,” kata dia.
Dia berharap, ke depan sektor properti di Jabar bisa kembali tumbuh. Dia berharap ada perbaikan daya beli masyarakat. “Hal yang berkaitan high cost ekonomi juga harus dipangkas. Ada kebijakan yang berpihak ke masyarakat. Jangan buat (kebijakan) aneh-aneh seperti kemarin lagi. Misalnya mau ada pajak deviden ditahan, sehingga orang takut berusaha dan transaksi. Semua harus fokus baikan pertumbuhan,” imbuh dia.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabar Sarwono mengaku, kebijakan DP 0% untuk rumah pertama cukup bagus. Karena akan mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat.
“Saat ini, rumah paling banyak mendapat pendanaan perbankan adalah tipe 22 dan 70. Paling besar ke Karawang. Sementara perbankan yang paling banyak menyalurkan KPR adalah BTN sebesar Rp50 triliun dari total penyaluran KPR Rp91 triliun. Walaupun kami berharap bank lain bisa meningkatkan kinerja KPR, tetapi tetap harus hati-hati. Karena kalau tidak didukung manajemen risiko yang baik akan berbahaya,” timpal dia.
(akr)
Explore More