BKPM Mulai Bersiap Jadi Operator Perizinan Online Terpadu
A
A
A
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai melakukan persiapan untuk menjadi operator sistem perizinan online terpadu atau One Single Submission (OSS). Seperti diketahui untuk sementara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama enam bulan bakal mengoperasikan OSS sebelum kemudian diambil alih oleh BKPM.
Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan sejumlah persiapan termasuk dari segi anggaran. Dia mengatakan mengajukan tambahan anggaran Rp 200 miliar per tahun untuk operasional perizinan online.
“Ya kami sekarang sedang sibuk menyiapkan SOP struktur organisasi, rincian anggaran yang dibutuhkan supaya bulan November kami siap untuk mengambil alih OSS dari Kemenko Ekonomi. Sementara ini kami ajukan tambahan anggaran Rp 200 miliar per tahun, ya,” ujar Tom Lembong di Gedung BKPM, Jakarta, Kamis (19/7).
Dengan demikian, angaran BKPM yang sebelumnya sekitar Rp 500 miliar per tahun, nantinya akan naik menjadi 700 miliar per tahun. Pihaknya juga tengah menyiapkan masalah struktur organisasi. "Percuma kalau kita bikin organisasi kalau anggarannya enggak ada. Terus terang kita tertib adminstrasi, jadi yang perlu kita lakukan masih banyak," jelasnya.
Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa kesiapan SDM juga telah mulai dibentuk. Termasuk pembentukan divisi-divisi baru yang akan menangani OSS. Menurutnya rancangan untuk menggunakan OSS dalam skema yang lebih terintegrasi, lantaran dinilai masih ada skema adminitrasi yang dianggap masih belum praktis. “Desainnya (SDM) sudah siap. Kami sudah punya bayangan kira-kira divisi-divisi apa yang harus dibentuk untuk melayani investor menggunakan OSS,” tandasnya.
Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan sejumlah persiapan termasuk dari segi anggaran. Dia mengatakan mengajukan tambahan anggaran Rp 200 miliar per tahun untuk operasional perizinan online.
“Ya kami sekarang sedang sibuk menyiapkan SOP struktur organisasi, rincian anggaran yang dibutuhkan supaya bulan November kami siap untuk mengambil alih OSS dari Kemenko Ekonomi. Sementara ini kami ajukan tambahan anggaran Rp 200 miliar per tahun, ya,” ujar Tom Lembong di Gedung BKPM, Jakarta, Kamis (19/7).
Dengan demikian, angaran BKPM yang sebelumnya sekitar Rp 500 miliar per tahun, nantinya akan naik menjadi 700 miliar per tahun. Pihaknya juga tengah menyiapkan masalah struktur organisasi. "Percuma kalau kita bikin organisasi kalau anggarannya enggak ada. Terus terang kita tertib adminstrasi, jadi yang perlu kita lakukan masih banyak," jelasnya.
Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa kesiapan SDM juga telah mulai dibentuk. Termasuk pembentukan divisi-divisi baru yang akan menangani OSS. Menurutnya rancangan untuk menggunakan OSS dalam skema yang lebih terintegrasi, lantaran dinilai masih ada skema adminitrasi yang dianggap masih belum praktis. “Desainnya (SDM) sudah siap. Kami sudah punya bayangan kira-kira divisi-divisi apa yang harus dibentuk untuk melayani investor menggunakan OSS,” tandasnya.
(akr)