Koperasi Petani Kopi Keluhkan Besarnya Pajak Domestik
Sabtu, 28 Juli 2018 - 23:20 WIB
Koperasi Petani Kopi Keluhkan Besarnya Pajak Domestik
A
A
A
TAKENGON - Sejumlah Koperasi Petani Kopi Gayo mengeluhkan besarnya pajak pertambahan nilai yang harus dibayar untuk setiap transaksi domestik atau di dalam negeri.
"Kami harus bayar 10% untuk setiap transaksi di dalam negeri, ini terlalu memberatkan," keluh ketua Asosiasi Producer Fairtrade Indonesia, Djumhur, Sabtu (28/7/2018) ketika beraudiensi dengan Bupati Aceh Tengah, Shabela Ahubakar.
Menurut Djumhur, pihaknya sudah menyurati Menteri Keuangan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh eksportir kopi tersebut, namun hingga kini belum ada jawaban tegas.
Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku untuk kopi tersebut menurut Djumhur terhitung sejak tahun 2015 dan mulai beberapa bulan terakhir, petugas pajak sudah meminta koperasi untuk membayar kewajiban yang besarnya mulai Rp500 juta hingga Rp4 miliar.
"Selama ini, kita tidak pernah membebani petani dengan pajak tersebut," ucap Djumhur yang mengharapkan ada solusi ke depan agar tidak memberatkan koperasi yang notabene anggotanya adalah petani kopi.
Merespon keluhan para pengurus Koperasi Petani Kopi, Bupati Shabela mengatakan perlu konsultasi lebih intens dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta. "Perlu dijelaskan kepada pihak Ditjen Pajak di Jakarta supaya jelas duduk permasalahannya, nanti kami akan dampingi langsung," tegas Shabela.
Hingga saat ini, terdapat 24 Koperasi Produsen Kopi yang bersertifikat Fairtrade dengan anggota mencapai 35 ribu kepala keluarga, ditambah petani kopi lain sebanyak 60 ribu kepala keluarga yang tersebar di Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. (iNews TV/Yusrialdi)
"Kami harus bayar 10% untuk setiap transaksi di dalam negeri, ini terlalu memberatkan," keluh ketua Asosiasi Producer Fairtrade Indonesia, Djumhur, Sabtu (28/7/2018) ketika beraudiensi dengan Bupati Aceh Tengah, Shabela Ahubakar.
Menurut Djumhur, pihaknya sudah menyurati Menteri Keuangan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh eksportir kopi tersebut, namun hingga kini belum ada jawaban tegas.
Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku untuk kopi tersebut menurut Djumhur terhitung sejak tahun 2015 dan mulai beberapa bulan terakhir, petugas pajak sudah meminta koperasi untuk membayar kewajiban yang besarnya mulai Rp500 juta hingga Rp4 miliar.
"Selama ini, kita tidak pernah membebani petani dengan pajak tersebut," ucap Djumhur yang mengharapkan ada solusi ke depan agar tidak memberatkan koperasi yang notabene anggotanya adalah petani kopi.
Merespon keluhan para pengurus Koperasi Petani Kopi, Bupati Shabela mengatakan perlu konsultasi lebih intens dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta. "Perlu dijelaskan kepada pihak Ditjen Pajak di Jakarta supaya jelas duduk permasalahannya, nanti kami akan dampingi langsung," tegas Shabela.
Hingga saat ini, terdapat 24 Koperasi Produsen Kopi yang bersertifikat Fairtrade dengan anggota mencapai 35 ribu kepala keluarga, ditambah petani kopi lain sebanyak 60 ribu kepala keluarga yang tersebar di Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. (iNews TV/Yusrialdi)
(ven)
Lihat Juga :
