Tiga Andalan Utama Pemerintah Hemat Devisa
Selasa, 31 Juli 2018 - 20:08 WIB
Tiga Andalan Utama Pemerintah Hemat Devisa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengandalkan 3 (tiga) sektor dalam upaya melakukan penghematan devisa. Ketiga hal itu adalah implementasi Biodiesel 20 (B20), penghematan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan sektor jasa pariwisata.
“Itu utamanya di sektor itu. Jadi kelapa sawit kemudian, kalau sektor lain ya tentu dari DMO (domestic market obligation), dari selain kelapa sawit, tentu TKDN kemudian jasa dan produk lain untuk ekspor,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Selasa (31/7/2018).
Mengenai implementasi B20 itu, Menperin mengatakan, yang dimaksudkan adalah untuk non-PSO (Public Service Obligation), karena yang PSO sebenarnya sudah berlaku. “Jadi ini tentu yang menjadi catatan dan mendapatkan konfirmasi bahwa seluruh sektor yang PSO maupun non-PSO tidak ada hambatan teknis untuk pelaksanaan. Tinggal perusahaan-perusahaan yang melakukan distribusi BBM yang perlu dipersiapkan untuk itu,” terang Menperin.
Aturan mengenai penerapan B20 untuk non-PSO, lanjut Airlangga, saat ini sedang diselesaikan. Namun ia membantah jika hal itu dilaksanakan Kamis ini, karena Kamis ini baru akan ada pernyataan kesiapan dari industri otomotif maupun alat berat. Selain itu, Menperin menyampaikan juga diharapkan para distributor BBM ataupun yang menjual ini sudah bisa menyediakan biodiesel 205.
TKDN
Mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKN), Menperin Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah melihat di beberapa sektor industri, yaitu sektor terutama terkait dengan hulu migas dan juga terkait dengan PLN.
“Jadi 2 (dua) sektor itu yang nanti akan didorong. Nah salah satu yang perlu dipersiapkan adalah keppres, karena tinggal nunggu Keputusan Presiden (Keppres)-nya,” jelas Airlangga.
Namun Menperin enggan menyebutkan berapa ketentuan TKDN yang akan diberlakukan. Ia mengingatkan, ini tidak sama dengan otomotif karena ini lebih kepada pembelian pemerintah dalam proyek-proyek pemerintah.
Dari TKDN ini saja, Menperin berharap ada penghematan 2 juta dollar AS. Sementara dari biodiesel diharapkan ada penghematan 5,6 juta dollar AS tiap tahunnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan dua hal penting yang harus dilakukan sebagai strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa agar ekonomi Indonesia semakin kuat, semakin meningkat dalam menghadapi ketidakpastian global, yaitu pengendalian impor dan peningkatan ekspor.
“Saya minta dievaluasi lagi secara detail impor, barang-barang yang tidak bersifat strategis yang perlu kita setop dulu atau dikurangi atau diturunkan,” tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, (31/7) siang.
Sebelumnya Presiden mengingatkan tentang mandatori pemakaian biodiesel yang pernah disampaikannya pada ratas sebelumnya untuk segera dijalankan. Ia meminta setiap waktu update perkembangan mandatori tersebut, karena berdasarkan data yang diterimanya, berpotensi menghemat devisa dari impor BBM yang sangat besar sekali, yaitu 21 juta dollar AS setiap harinya.
Presiden juga menyoroti mengenai peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri atau TKDN, yang sudah dibicarakan sejak 1,5 tahun atau 2 tahun lalu, tapi dalam implementasi, dalam pelaksanaan ini masih setengah-setengah.
“Itu utamanya di sektor itu. Jadi kelapa sawit kemudian, kalau sektor lain ya tentu dari DMO (domestic market obligation), dari selain kelapa sawit, tentu TKDN kemudian jasa dan produk lain untuk ekspor,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Selasa (31/7/2018).
Mengenai implementasi B20 itu, Menperin mengatakan, yang dimaksudkan adalah untuk non-PSO (Public Service Obligation), karena yang PSO sebenarnya sudah berlaku. “Jadi ini tentu yang menjadi catatan dan mendapatkan konfirmasi bahwa seluruh sektor yang PSO maupun non-PSO tidak ada hambatan teknis untuk pelaksanaan. Tinggal perusahaan-perusahaan yang melakukan distribusi BBM yang perlu dipersiapkan untuk itu,” terang Menperin.
Aturan mengenai penerapan B20 untuk non-PSO, lanjut Airlangga, saat ini sedang diselesaikan. Namun ia membantah jika hal itu dilaksanakan Kamis ini, karena Kamis ini baru akan ada pernyataan kesiapan dari industri otomotif maupun alat berat. Selain itu, Menperin menyampaikan juga diharapkan para distributor BBM ataupun yang menjual ini sudah bisa menyediakan biodiesel 205.
TKDN
Mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKN), Menperin Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah melihat di beberapa sektor industri, yaitu sektor terutama terkait dengan hulu migas dan juga terkait dengan PLN.
“Jadi 2 (dua) sektor itu yang nanti akan didorong. Nah salah satu yang perlu dipersiapkan adalah keppres, karena tinggal nunggu Keputusan Presiden (Keppres)-nya,” jelas Airlangga.
Namun Menperin enggan menyebutkan berapa ketentuan TKDN yang akan diberlakukan. Ia mengingatkan, ini tidak sama dengan otomotif karena ini lebih kepada pembelian pemerintah dalam proyek-proyek pemerintah.
Dari TKDN ini saja, Menperin berharap ada penghematan 2 juta dollar AS. Sementara dari biodiesel diharapkan ada penghematan 5,6 juta dollar AS tiap tahunnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan dua hal penting yang harus dilakukan sebagai strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa agar ekonomi Indonesia semakin kuat, semakin meningkat dalam menghadapi ketidakpastian global, yaitu pengendalian impor dan peningkatan ekspor.
“Saya minta dievaluasi lagi secara detail impor, barang-barang yang tidak bersifat strategis yang perlu kita setop dulu atau dikurangi atau diturunkan,” tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, (31/7) siang.
Sebelumnya Presiden mengingatkan tentang mandatori pemakaian biodiesel yang pernah disampaikannya pada ratas sebelumnya untuk segera dijalankan. Ia meminta setiap waktu update perkembangan mandatori tersebut, karena berdasarkan data yang diterimanya, berpotensi menghemat devisa dari impor BBM yang sangat besar sekali, yaitu 21 juta dollar AS setiap harinya.
Presiden juga menyoroti mengenai peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri atau TKDN, yang sudah dibicarakan sejak 1,5 tahun atau 2 tahun lalu, tapi dalam implementasi, dalam pelaksanaan ini masih setengah-setengah.
(akr)
Lihat Juga :
