Kurangi Friksi, Songsong Perdagangan Global
Kurangi Friksi, Songsong Perdagangan Global
A
A
A
JAKARTA - Komite Perdagangan dan Investasi (CTI) forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) menyelenggarakan pertemuan yang ketiga kalinya tahun ini di Port Moresby, Papua Nugini (PNG). Pertemuan ini dihadiri dua puluh satu ekonomi anggota APEC termasuk ke delapan negara anggota G-20 yaitu Amerika Serikat (AS), China, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Australia, Kanada dan Indonesia.
Pada pertemuan ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Deny W. Kurnia. “Hasil perundingan CTI akan menjadi landasan perumusan deklarasi APEC di tingkat Menteri dan Kepala Pemerintahan yang akan bersidang di Port Moresby, PNG pada 14-17 November 2018 mendatang,” jelas Deny.
Pertemuan ini antara lain membahas dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), integrasi ekonomi regional, ekonomi internet-digital dan niaga elektronik (niaga-el). Selain itu, pertemuan ini juga membahas internasionalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), fasilitasi perdagangan, serta konektivitas kawasan.
“APEC diharapkan dapat menjadi ajang mengurangi suasana panas perdagangan global. Dengan format perundingan yang lebih rileks, keputusan-keputusan APEC tidak begitu mengikat sehingga anggota lebih leluasa untuk memenuhi komitmen yang dijanjikan, sesuai dengan kapasitasnya,” ujar Deny.
Lanjut dia menjelaskan keluaran perundingan APEC salah satunya berupa komitmen politik para kepala pemerintahan dan menteri melalui deklarasi-deklarasi yang disepakati. Menyertai deklarasi tersebut biasanya dihasilkan berbagai kesepakatan berupa cetak biru, peta jalan, atau kerangka kerja APEC untuk mewujudkan suatu cita-cita atau target mencapai kawasan yang lebih maju, berdaya saing, terintegrasi dan terkoneksi, serta bebas dan terbuka di berbagai sektor ekonomi.
“Singkat kata, APEC berfungsi sebagai jembatan untuk melangkah ke depan,” tandasnya.
Deny menambahkan, salah satu proyek APEC ke depan adalah Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP). “Meskipun belum ada kesepakatan kapan cita-cita tersebut diwujudkan, namun pada tahun 2016 para Pemimpin APEC telah menyepakati Program Kerja di Lima, Peru, agar APEC dapat mempersiapkan segala sesuatunya secara rinci. Hal Ini sesuai kesepakatan terdahulu bahwa APEC menjadi inkubator dan bertugas memberikan ‘intellectual input’ pada gagasan yang nantinya akan dinegosiasikan di luar APEC,” ungkapnya.
APEC, lanjut Deny, juga memiliki dimensi kerja sama ekonomi dan teknik, atau forum dimana diperoleh kesempatan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pengembangan kapasitas negara anggota.
“APEC telah menyelenggarakan lebih dari 2000 pelatihan (workshop) termasuk dalam kerangka penanganan isu-isu yang dibahas pada Komite Perdagangan dan Investasi/CTI. Misalnya, aspek-aspek perundingan FTAs/RTAs (free trade agreement/regional trade agreement), fasilitasi perdagangan, konektivitas kawasan termasuk mata rantai pasok dan rantai nilai, internasionalisasi UMKM, serta pengembangan perdagangan dan daya saing sektor jasa,” terang Deny.
Pada pertemuan ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Deny W. Kurnia. “Hasil perundingan CTI akan menjadi landasan perumusan deklarasi APEC di tingkat Menteri dan Kepala Pemerintahan yang akan bersidang di Port Moresby, PNG pada 14-17 November 2018 mendatang,” jelas Deny.
Pertemuan ini antara lain membahas dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), integrasi ekonomi regional, ekonomi internet-digital dan niaga elektronik (niaga-el). Selain itu, pertemuan ini juga membahas internasionalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), fasilitasi perdagangan, serta konektivitas kawasan.
“APEC diharapkan dapat menjadi ajang mengurangi suasana panas perdagangan global. Dengan format perundingan yang lebih rileks, keputusan-keputusan APEC tidak begitu mengikat sehingga anggota lebih leluasa untuk memenuhi komitmen yang dijanjikan, sesuai dengan kapasitasnya,” ujar Deny.
Lanjut dia menjelaskan keluaran perundingan APEC salah satunya berupa komitmen politik para kepala pemerintahan dan menteri melalui deklarasi-deklarasi yang disepakati. Menyertai deklarasi tersebut biasanya dihasilkan berbagai kesepakatan berupa cetak biru, peta jalan, atau kerangka kerja APEC untuk mewujudkan suatu cita-cita atau target mencapai kawasan yang lebih maju, berdaya saing, terintegrasi dan terkoneksi, serta bebas dan terbuka di berbagai sektor ekonomi.
“Singkat kata, APEC berfungsi sebagai jembatan untuk melangkah ke depan,” tandasnya.
Deny menambahkan, salah satu proyek APEC ke depan adalah Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP). “Meskipun belum ada kesepakatan kapan cita-cita tersebut diwujudkan, namun pada tahun 2016 para Pemimpin APEC telah menyepakati Program Kerja di Lima, Peru, agar APEC dapat mempersiapkan segala sesuatunya secara rinci. Hal Ini sesuai kesepakatan terdahulu bahwa APEC menjadi inkubator dan bertugas memberikan ‘intellectual input’ pada gagasan yang nantinya akan dinegosiasikan di luar APEC,” ungkapnya.
APEC, lanjut Deny, juga memiliki dimensi kerja sama ekonomi dan teknik, atau forum dimana diperoleh kesempatan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pengembangan kapasitas negara anggota.
“APEC telah menyelenggarakan lebih dari 2000 pelatihan (workshop) termasuk dalam kerangka penanganan isu-isu yang dibahas pada Komite Perdagangan dan Investasi/CTI. Misalnya, aspek-aspek perundingan FTAs/RTAs (free trade agreement/regional trade agreement), fasilitasi perdagangan, konektivitas kawasan termasuk mata rantai pasok dan rantai nilai, internasionalisasi UMKM, serta pengembangan perdagangan dan daya saing sektor jasa,” terang Deny.
(akr)
Explore More