PUPR Utamakan Rehabilitasi Fasilitas Publik dan Rumah di Lombok
PUPR Utamakan Rehabilitasi Fasilitas Publik dan Rumah di Lombok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk merehabilitasi fasilitas publik dan rumah dalam rangka percepatan pemulihan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pascagempa Lombok.
"Untuk fasilitas publik kita utamakan memperbaiki prasarana ekonominya, seperti pasar yang sudah mulai kita kerjakan rekonstruksinya, yakni Pasar Tanjung dan Pasar Pemenang. Fasilitas umum lainnya seperti masjid, mushala, pasar, sekolah, dan perkantoran juga akan dibangun kembali dengan bangunan sementara," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi, Selasa (21/8/2018).
Menurut dia, pemerintah juga melibatkan BUMN Karya seperti PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, PT Hutama Karya, PT PP, PT Wijaya Karya, dan PT Waskita Karya.
Sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak, dikatakan Menteri Basuki, Pemerintah Pusat telah menganggarkan bantuan sebesar Rp50 juta untuk tiap kepala keluarga dan akan dilakukan dengan sistem swakelola untuk pembangunan rumah tahan gempa, sekaligus menjadi edukasi kepada masyarakat mengenai cara membangun konstruksi tahan gempa.
"Kami sudah kirimkan 20 contoh bangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) bersama tim fasilitator 150 orang yang akan mendampingi masyarakat untuk membangun rumahnya, dan masih ada yang akan menyusul lagi. Ini merupakan program Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas) yang pernah dilaksanakan pasca bencana letusan Gunung Merapi tahun 2006 di Yogyakarta," jelas Basuki.
"Untuk fasilitas publik kita utamakan memperbaiki prasarana ekonominya, seperti pasar yang sudah mulai kita kerjakan rekonstruksinya, yakni Pasar Tanjung dan Pasar Pemenang. Fasilitas umum lainnya seperti masjid, mushala, pasar, sekolah, dan perkantoran juga akan dibangun kembali dengan bangunan sementara," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi, Selasa (21/8/2018).
Menurut dia, pemerintah juga melibatkan BUMN Karya seperti PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, PT Hutama Karya, PT PP, PT Wijaya Karya, dan PT Waskita Karya.
Sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak, dikatakan Menteri Basuki, Pemerintah Pusat telah menganggarkan bantuan sebesar Rp50 juta untuk tiap kepala keluarga dan akan dilakukan dengan sistem swakelola untuk pembangunan rumah tahan gempa, sekaligus menjadi edukasi kepada masyarakat mengenai cara membangun konstruksi tahan gempa.
"Kami sudah kirimkan 20 contoh bangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) bersama tim fasilitator 150 orang yang akan mendampingi masyarakat untuk membangun rumahnya, dan masih ada yang akan menyusul lagi. Ini merupakan program Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas) yang pernah dilaksanakan pasca bencana letusan Gunung Merapi tahun 2006 di Yogyakarta," jelas Basuki.
(fjo)
Explore More