Sri Mulyani Tekankan Pembiayaan Utang Dikelola dengan Aman
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah sudah mengelola utang dengan baik. Hal itu dikarenakan, menurutnya utang tersebut dialokasikan untuk kegiatan produktif dalam membangun perekonomian Indonesia.
"Tadi ada yang menanyakan masalah utang dengan tren peningkatan pembiayaan utang dalam kurun waktu 2015-2018. Dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. APBN terdiri dari sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan (termasuk utang) merupakan instrumen untuk mengelola perekonomian dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitasi," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Menurutnya, perekonomian Indonesia dihadapkan pada penurunan harga-harga komoditas global secara drastis yang menghantam dunia usaha dan menekan penerimaan negara, baik dalam bentuk perpajakan maupun nonpajak. Namun terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membangun infrastruktur tertinggal serta memperbaiki sumber daya manusia Indonesia sangat mendesak, serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antar daerah merupakan prioritas yang tidak dapat ditunda.
"Dalam rangka mengelola tekanan global dan menjalankan program pembangunan yang prioritas dan strategis tersebut, APBN melakukan fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi dengan menetapkan defisit APBN yang meningkat di atas 2% dari PDB," jelasnya.
Sambung dia menjelaskan, meskipun meningkatkan angka defisit APBN, berarti penambahan utang negara secara nominal rupiah. Namun, defisit APBN tetap dijaga di bawah batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. "Dengan likuiditas global yang longgar, suku bunga global yang masih sangat rendah, serta tingkat inflasi dalam negeri yang stabil rendah, pembiayaan utang dapat dikelola dengan aman," paparnya.
"Tadi ada yang menanyakan masalah utang dengan tren peningkatan pembiayaan utang dalam kurun waktu 2015-2018. Dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. APBN terdiri dari sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan (termasuk utang) merupakan instrumen untuk mengelola perekonomian dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitasi," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Menurutnya, perekonomian Indonesia dihadapkan pada penurunan harga-harga komoditas global secara drastis yang menghantam dunia usaha dan menekan penerimaan negara, baik dalam bentuk perpajakan maupun nonpajak. Namun terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membangun infrastruktur tertinggal serta memperbaiki sumber daya manusia Indonesia sangat mendesak, serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antar daerah merupakan prioritas yang tidak dapat ditunda.
"Dalam rangka mengelola tekanan global dan menjalankan program pembangunan yang prioritas dan strategis tersebut, APBN melakukan fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi dengan menetapkan defisit APBN yang meningkat di atas 2% dari PDB," jelasnya.
Sambung dia menjelaskan, meskipun meningkatkan angka defisit APBN, berarti penambahan utang negara secara nominal rupiah. Namun, defisit APBN tetap dijaga di bawah batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. "Dengan likuiditas global yang longgar, suku bunga global yang masih sangat rendah, serta tingkat inflasi dalam negeri yang stabil rendah, pembiayaan utang dapat dikelola dengan aman," paparnya.
(akr)