Potensi Dead Stock di Fasilitas Produksi Migas 3,6 Juta Barel

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyebutkan, Indonesia memiliki sekitar 3,6 juta barel minyak bumi dengan status dead stock yang hingga kini belum bisa diolah dan tidak termanfaatkan. Dead stock crude oil ini terdapat pada tangki-tangki fasilitas produksi migas milik kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dead stock atau yang juga disebut unpumpable stock adalah volume produk minyak mentah hasil pengeboran yang mengendap di dalam tanki dan tidak dapat dipompakan untuk penyaluran, sehingga tidak dapat termanfaatkan. Arcandra menginginkan agar dead stock tersebut dapat dimanfaatkan untuk dijual dan menambah penerimaan negara di sektor migas.

"Pemerintah menginginkan stok-stok yang selama ini tidak bisa dipompa, diam di tangki bisa kita bersihkan dan bisa kita jual. Sehingga yang dinamakan dead stock yang selama ini diam, menjadi bermanfaat," ujar Arcandra dalam keterangan tertulis, Minggu (9/9/2018).

Arcandra melakukan peninjauan Onshore Processing Facility (OPF) PT Saka Energi Indonesia di Gresik, bersama Dirjen Migas Djoko Siswanto dan Wakil Kepala SKK Migas Sukandar di Gresik, Sabtu (8/9) untuk melihat dead stock. Menurut Arcandra, pemerintah berharap setidaknya angka dead stock yang saat ini sekitar 3,6 juta barel di seluruh Indonesia mampu dikurangi pada level yang lebih masuk akal.

"Selama ini, untuk wilayah kerja migas dengan kontrak bagi hasil skema cost recovery, dead stock berpotensi dibebankan pada biaya yang harus dibayarkan oleh negara. Hal ini tentu tidak efisien dan berpotensi mengurangi PNBP migas dari kelebihan pembebanan cost recovery," imbuhnya.

Arcandra optimistis dari sisi teknologi, KKKS di Indonesia mampu untuk mengonversi dead stock ini menjadi produk yang bermanfaat dan bisa dijual. yang lebih penting, kata dia, adalah agar dead stock yang sudah diambil bisa dibawa ke kilang-kilang di dalam negeri untuk diolah kembali.

"Teknologinya ada, dari beberapa opsi nanti kita evaluasi mana yang secara teknologi feasible dan secara keekonomian masuk," pungkas Arcandra.