Masalah SDM Jadi Isu Utama Pertemuan IMF-World Bank Group 2018
Kamis, 13 September 2018 - 05:40 WIB
Masalah SDM Jadi Isu Utama Pertemuan IMF-World Bank Group 2018
A
A
A
JAKARTA - Mengatasi masalah industri yang belum mendapat suplai sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan, pemerintah tengah mempertimbangkan dunia usaha yang membantu vokasi tenaga kerja akan diberikan insentif fiskal pengurangan pajak.
"Ini masalah lama, karena kebutuhan industri berubah cepat, harus ada tanggung jawab industri. Lalu kami berpikir, bagi dunia usaha kalau mereka memberi skill produksi, perlu tidak sih kami beri insentif fiskal, ini yang kami pikirkan. Misal, Panasonic punya inhouse training, ini kan buat internal mereka. Nah, mau enggak mereka buka buat non-internal, nanti kami kasih pengurangan pajak," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, dalam keterangan pers, Rabu (12/9/2018).
Hal tersebut menjadi highlight dalam Roundtable Discussion, bertajuk "Human Capital-Menjawab Tantangan Dunia Pendidikan Dalam Menghasilkan SDM yang Unggul" dalam rangka Pre-Event Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018.
World Bank alias Bank Dunia akan merilis ranking Human Capital Index (HCI) 2018 pada saat gelaran Annual Meeting IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober mendatang.
Indeks baru tersebut akan menjadi logika baru dalam mengukur kualitas sumber daya manusia secara global, setelah sebelumnya juga dikenal Human Development Index (HDI) dari United Nations Development Programme (UNDP).
Suahasil menyebutkan gelaran acara besar IMF-Bank Dunia di Bali akan menjadi kesempatan World Bank merilis indeks acuan.
"UNDP keluarkan HDI yang dipakai terus sampai sekarang. Nah, Bank Dunia, 3 tahun terakhir memang memikirkan logika berbeda, Human Capital Index. Jadi human enggak sekadar fisik, tapi dia menjadi the next capital. Nanti akan keluar ranking Indonesia yang baru untuk HCI di Bali," kata Suahasil.
Dia mengatakan, isu human capital menjadi sangat penting dan akan menjadi salah satu tema yang akan dibahas dalam side event di Annual Meeting IMF-World Bank 2018, selama 8-14 Oktober mendatang, selain isu perempuan dan digital economy.
Sebagai catatan, akan digelar sekitar 2.000-3.000 pertemuan dalam bentuk seminar, workshop, hingga pertemuan kelompok-kelompok kecil.
Rektor Universitas Atma Jaya Jakarta, A Prasetyantoko mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi tantangan bersama ke depan. Menurutnya, jika merujuk laporan Bank Dunia, ada miss match antara higher education di perguruan tinggi dan kebutuhan pasar.
"Ini fenomena ada, tapi sampai sekarang belum ada solusi formulasi. Jadi apa yang diajarkan enggak nyabung karena (kampus) enggak pernah punya koneksi dengan dunia riill (pasar). Sedari awal universitas yang belum punya background industri bisa didorong supaya ada vokasi sejak awal, seperti halnya kampus dengan background vokasi misal Podomoro, dan UMN," ujarnya.
Dia mengambil contoh kampus-kampus yang masuk klaster 100 perguruan tinggi yang terbaik, bandingkan dengan kampus lain, secara kualitas lulusan berbeda jauh karena perguruan tinggi yang baik didukung dana riset dan lainnya.
Sementara Direktur SDM Pertamina, Kushartanto Koeswiranto, menyoroti tantangan selama ini adalah kesulitan SDM. "Bisa dikatakan, kami desperate (putus asa) dari sisi user. Di Pertamina, kami butuh 66.000, misalnya, yang dapat cuma 22.000. Ini belum kami me-manage talent milenial yang tidak sesederhana," katanya.
Sebab itu, dia menegaskan harus ada fleksibilitas yang perlu didukung oleh dunia usaha agar bisa mengejar kecepatan kebutuhan dunia usaha. Dia mempertanyakan apakah perubahan dalam implementasi Industri 4.0 sudah bisa direspons dengan cepat oleh perguruan tinggi mengingat jika pola pendidikan lambat merespons akan dibayar mahal dengan indeks HCI yang rendah.
Dia juga menekankan pentingnya agar perguruan tinggi fokus pada program magang mengingat selama ini beberapa perguruan tinggi justru tidak siap dan terlalu terkungkung aturan dalam penerapan magang.
"Ini masalah lama, karena kebutuhan industri berubah cepat, harus ada tanggung jawab industri. Lalu kami berpikir, bagi dunia usaha kalau mereka memberi skill produksi, perlu tidak sih kami beri insentif fiskal, ini yang kami pikirkan. Misal, Panasonic punya inhouse training, ini kan buat internal mereka. Nah, mau enggak mereka buka buat non-internal, nanti kami kasih pengurangan pajak," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, dalam keterangan pers, Rabu (12/9/2018).
Hal tersebut menjadi highlight dalam Roundtable Discussion, bertajuk "Human Capital-Menjawab Tantangan Dunia Pendidikan Dalam Menghasilkan SDM yang Unggul" dalam rangka Pre-Event Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018.
World Bank alias Bank Dunia akan merilis ranking Human Capital Index (HCI) 2018 pada saat gelaran Annual Meeting IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober mendatang.
Indeks baru tersebut akan menjadi logika baru dalam mengukur kualitas sumber daya manusia secara global, setelah sebelumnya juga dikenal Human Development Index (HDI) dari United Nations Development Programme (UNDP).
Suahasil menyebutkan gelaran acara besar IMF-Bank Dunia di Bali akan menjadi kesempatan World Bank merilis indeks acuan.
"UNDP keluarkan HDI yang dipakai terus sampai sekarang. Nah, Bank Dunia, 3 tahun terakhir memang memikirkan logika berbeda, Human Capital Index. Jadi human enggak sekadar fisik, tapi dia menjadi the next capital. Nanti akan keluar ranking Indonesia yang baru untuk HCI di Bali," kata Suahasil.
Dia mengatakan, isu human capital menjadi sangat penting dan akan menjadi salah satu tema yang akan dibahas dalam side event di Annual Meeting IMF-World Bank 2018, selama 8-14 Oktober mendatang, selain isu perempuan dan digital economy.
Sebagai catatan, akan digelar sekitar 2.000-3.000 pertemuan dalam bentuk seminar, workshop, hingga pertemuan kelompok-kelompok kecil.
Rektor Universitas Atma Jaya Jakarta, A Prasetyantoko mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi tantangan bersama ke depan. Menurutnya, jika merujuk laporan Bank Dunia, ada miss match antara higher education di perguruan tinggi dan kebutuhan pasar.
"Ini fenomena ada, tapi sampai sekarang belum ada solusi formulasi. Jadi apa yang diajarkan enggak nyabung karena (kampus) enggak pernah punya koneksi dengan dunia riill (pasar). Sedari awal universitas yang belum punya background industri bisa didorong supaya ada vokasi sejak awal, seperti halnya kampus dengan background vokasi misal Podomoro, dan UMN," ujarnya.
Dia mengambil contoh kampus-kampus yang masuk klaster 100 perguruan tinggi yang terbaik, bandingkan dengan kampus lain, secara kualitas lulusan berbeda jauh karena perguruan tinggi yang baik didukung dana riset dan lainnya.
Sementara Direktur SDM Pertamina, Kushartanto Koeswiranto, menyoroti tantangan selama ini adalah kesulitan SDM. "Bisa dikatakan, kami desperate (putus asa) dari sisi user. Di Pertamina, kami butuh 66.000, misalnya, yang dapat cuma 22.000. Ini belum kami me-manage talent milenial yang tidak sesederhana," katanya.
Sebab itu, dia menegaskan harus ada fleksibilitas yang perlu didukung oleh dunia usaha agar bisa mengejar kecepatan kebutuhan dunia usaha. Dia mempertanyakan apakah perubahan dalam implementasi Industri 4.0 sudah bisa direspons dengan cepat oleh perguruan tinggi mengingat jika pola pendidikan lambat merespons akan dibayar mahal dengan indeks HCI yang rendah.
Dia juga menekankan pentingnya agar perguruan tinggi fokus pada program magang mengingat selama ini beberapa perguruan tinggi justru tidak siap dan terlalu terkungkung aturan dalam penerapan magang.
(ven)
