Tarik Ulur Kenaikan Harga BBM Premium Jadi Polemik
Selasa, 16 Oktober 2018 - 22:11 WIB
Tarik Ulur Kenaikan Harga BBM Premium Jadi Polemik
A
A
A
JAKARTA - Pengumuman kenaikan harga premium yang kemudian dibatalkan, dinilai merupakan keteledoran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasalnya, pembatalan kenaikan harga premium dilakukan hanya selang satu jam setelah Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan tersebut.
Apalagi, kata Wakil Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Ridwan Hisjam, pengumuman tersebut keluar langsung dari Menteri ESDM Ignasius Jonan. Menurutnya, kenaikan premium sebenarnya bukan masalah asalkan persiapannya matang. "Terus terang kita sayangkan kalau naik. Naik saja, tapi harus sudah siap bukan dicoba dulu," katanya di Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Selain Ridwan, Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman juga mengkritik kebijakan pemerintah saat membatalkan kenaikan harga BBM berkadar research octane number (RON) 88 tersebut. Dia mengatakan, harga premium yang murah menghambat pengembangan energi baru terbarukan atau energi alternatif.
"Selama harga Premium rendah, bioetanol nggak mungkin mampu. Mau Balitbang bicara research, BPPT, selama harga Premium dalam arti bioetanol apapun produk energi apapun, saya yakin nggak akan mampu mendorong konversi ke energi alternatif," imbuh dia.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Nasyirul Falah Amru mengatakan, pembatalan kenaikan harga premium tersebut disebabkan keberpihakan pemerintah dan Presiden Jokowi pada rakyat kecil. Situasi ekonomi secara nasional juga menjadi salah satu alasan penundaan kenaikan harga premium tersebut.
"Ini adalah bukti Presiden dan kementerian ESDM selalu mengutamakan rakyat. Keberpihakan Presiden Jokowi sangat nyata. Kenaikan premium dibatalkan langsung beliau," tuturnya.
Menurutnya, kritik kedua politisi Golkar tersebut tak masuk akal. Sebab, pemerintah Jokowi serius ingin mengembangkan energi baru dan terbarukan. "Golkar seharusnya dukung keputusan pemerintah dan menjalankan amanat serta mensosialisasikan kebijakan pemerintah, bukan malah kritik. Apa yang dilakukan politisi Golkar tersebut tidak elok," tandasnya.
Apalagi, kata Wakil Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Ridwan Hisjam, pengumuman tersebut keluar langsung dari Menteri ESDM Ignasius Jonan. Menurutnya, kenaikan premium sebenarnya bukan masalah asalkan persiapannya matang. "Terus terang kita sayangkan kalau naik. Naik saja, tapi harus sudah siap bukan dicoba dulu," katanya di Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Selain Ridwan, Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman juga mengkritik kebijakan pemerintah saat membatalkan kenaikan harga BBM berkadar research octane number (RON) 88 tersebut. Dia mengatakan, harga premium yang murah menghambat pengembangan energi baru terbarukan atau energi alternatif.
"Selama harga Premium rendah, bioetanol nggak mungkin mampu. Mau Balitbang bicara research, BPPT, selama harga Premium dalam arti bioetanol apapun produk energi apapun, saya yakin nggak akan mampu mendorong konversi ke energi alternatif," imbuh dia.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Nasyirul Falah Amru mengatakan, pembatalan kenaikan harga premium tersebut disebabkan keberpihakan pemerintah dan Presiden Jokowi pada rakyat kecil. Situasi ekonomi secara nasional juga menjadi salah satu alasan penundaan kenaikan harga premium tersebut.
"Ini adalah bukti Presiden dan kementerian ESDM selalu mengutamakan rakyat. Keberpihakan Presiden Jokowi sangat nyata. Kenaikan premium dibatalkan langsung beliau," tuturnya.
Menurutnya, kritik kedua politisi Golkar tersebut tak masuk akal. Sebab, pemerintah Jokowi serius ingin mengembangkan energi baru dan terbarukan. "Golkar seharusnya dukung keputusan pemerintah dan menjalankan amanat serta mensosialisasikan kebijakan pemerintah, bukan malah kritik. Apa yang dilakukan politisi Golkar tersebut tidak elok," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
