OJK Minta Bank Perkreditan Rakyat Kompetitif di Era Digital

SOLO - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tetap kompetitif di era digital. Persaingan semakin ketat karena financial tecnologi (fintech) kini juga mulai merambah kawasan pelosok.

“Prosesnya sangat cepat, tanpa ada izin. Saat ini sudah masuk ke daerah. BPR harus siap untuk kompetisi dengan itu (fintech),” kata Wimboh Santoso usai membuka Musyarawah Nasional (Munas) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (22/10).

Sehingga BPR, terang dia mau tidak mau harus bertransformasi operasinya dengan menggunakan digital. Dengan digital, BPR diharapkan bisa berkompetisi dengan menggunakan produk baru yang sudah masuk ke pelosok-pelosok. Baik melalui produk perbankan atau produk jasa keuangan lainnya atau bahkan dengan menggunakan fintech.

BPR menurutnya dapat melakukan sinergi, network guna saling support dan mengembangkan produk bersama-sama. Termasuk juga mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) agar bagus dan bersaing. Tercatat dana pinjaman fintech mencapai Rp13 triliun sejak tahun 2016 hingga sekarang.

OJK sendiri ditekankan terus mendorong agar bunga pinjaman fintech tidak terlalu tinggi. “Artinya jangan sampai sama dengan rentenir, harus lebih murah dan mempunyai empati membantu masyarakat kecil di daerah yang membutuhkan pembiayaan,” tambahnya.

Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto mengungkapkan, fintech merupakan keniscayaan karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan, khususnya di teknologi, utamanya di finance industri pasti akan terjadi. Sehingga Perbarindo kini tengah mempersiapkan transformasi BPR now. “Kami menyiapkan yang berkembang sekarang adalah fintech, BPR harus bertransformasi bagaimana bisa melayani public, mempercepat akses keuangan,” papar Joko Suyanto.

Transformasi itu di antaranya dengan meningkatkan servis level, baik melalui elektronifikasi dan maupun BPR digital. Langkah yang ditempuh diantaranya dengan menyiapkan infrastruktur digital. Industri BPR maupun BPR Syariah tercatat memiliki dukungan kantor yang mencapai 6.664 unit yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

Perkembangan jumlah kredit yang disalurkan mencapai Rp95 triliun atau tumbuh 8,59% dibanding posisi tahun sebelumnya. Dari penghimpunan dana, jumlah tabungan hingga Juli 2018 mencapai Rp28 triliun. Atau naik 14,23 dibanding posisi tahun sebelumnya. Hal yang sama pada sisi deposito yang tumbuh 8,99%. “Keberhasilan dalam menghimpun dana pihak ketiga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat semakin meningkat,” tegasnya.

Industri BPR-BPRS telah melayani 17 juta nasabah yang terdiri dari debitur sekitar 4 juta rekening dengan rata rata pinjaman Rp27 juta. Sedangkan deposan sebanyak 600.000 rekening dengan rata rata deposito Rp102 juta. Sedangkan penabunng 12,4 juta rekening dengan rata rata tabungan Rp2 juta.