Pemerintah Janji Terus Dukung Industri Sawit Nasional

NUSA DUA - Pemerintah menegaskan bahwa sektor kelapa sawit sangat membanggakan. Namun, pengembangan sektor kelapa sawit menghadapi banyak tantangan seperti peremajaan perkebunan sawit rakyat, perluasan pasar ekspor, hilirisasi, serta implementasi program B20.

"Produksi 42 juta ton minyak sawit itu sangat besar. Nilai devisa ekspornya mencapai lebih Rp300 triliun," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan pembukaan IPOC (Indonesian Palm Oil Conference) 2018 & 2019 Price Outlook di Sofitel Nusa Dua, Bali, Senin (29/10/2018).

Presiden mengatakan, Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar dunia. Untuk mempertahankan posisi tersebut, imbuh dia, tidak harus dengan memperluas lahan. "Saya ingin produktivitas ditingkatkan dulu. Jangan sampai kalah dari Malaysia, toh kita sama-sama pintar," kata Presiden.

Presiden menekankan lima hal yang harus dilaksanakan agar pengembangan sektor kelapa sawit bisa berkontribusi kepada SDGs (Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Pertama, tata kelola perkebunan kelapa sawit harus semakin ramah lingkungan. Karena itu, kata dia, perlu memaksimalkan pemanfaatan teknologi.

Aspek kedua, lanjut Presiden, percepatan peremajaan perkebunan sawit rakyat. Presiden menginstruksikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mempermudah persyaratan pencairan dana peremajaan sawit.

"Prosedurnya dipangkas. Cukup buat satu prosedur saja. Asal lahannya bukan sengketa, kasih saja dananya. Duit banyak kok disimpan terus. Karena jika peremajaan sawit ini berjalan, kesejahteraan petani akan meningkat," kata Presiden.

Aspek ketiga, pasar ekspor harus terus dikembangkan. Indonesia perlu mencari pasar-pasar baru di luar pasar yang sudah ada saat ini. "Ada Iran, Afrika, dan negara-negara Asia Selatan. China sudah menambah 500.000 ton. Tapi masak iya presiden yang disuruh jualan terus," kata Jokowi.

Pemerintah, kata Presiden, akan terus membantu para pengusaha dengan membuka pasar-pasar ekspor yang sudah ada. Perluasan ekspor ini diperlukan agar Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia tidak didikte oleh pembeli.

"Kalau pasar kita banyak, kita bisa mengatur harga minyak sawit dunia, dan harusnya kita bisa mengatur harga," katanya.

Aspek keempat dan kelima, lanjut Presiden, adalah hilirisasi industri sawit dan implementasi program mandatori biodiesel B20. Perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) diperlukan untuk menghemat cadangan devisa. Hal itu juga untuk mendongkrak harga CPO. Dengan penyerapan lebih banyak di dalam negeri, maka stok minyak nabati dunia akan berkurang sehingga mendorong kenaikan harga CPO.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden pada peresmian Pembukaan IPOC 2018.
"Dukungan Presiden kepada sektor kelapa sawit sangat besar. Ini ditunjukkan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan sektor kelapa sawit termasuk pada program peningkatan produktivitas dan peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat," kata Joko.

Joko mengatakan, dukungan pemerintah lainnya ditunjukkan pada pelaksanaan program mandatory B20, pengembangan pasar-pasar ekspor baru, dan pengembangan SDM kelapa sawit di berbagai perguruan tinggi.

"Belum pernah ada Presiden yang menanam sendiri dan langsung kelapa sawit ini," kata Joko.

Joko Supriyono juga menyampaikan apresiasi karena pemerintah cukup aktif mengampanyekan industri sawit Indonesia di luar negeri. Khususnya di negara-negara tujuan ekspor. "Bahkan Presiden selalu pasang badan memberikan perlindungan terhadap segala bentuk hambatan perdagangan minyak sawit, khususnya di Eropa dan AS," katanya.

Joko mengatakan, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 42 juta ton di mana 30 juta ton akan diekspor. "Karena itu, terkait program mandatory biodiesel B20 kami sangat siap menyediakan bahan baku. Dengan pasokan minyak sawit sebesar ini, program biodiesel tidak pernah kesulitan bahan baku," kata Joko.

Budiyanto, petani sawit asal Desa Tirtabuana, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat mengaku senang dengan perintah presiden ke BPDPKS untuk mempermudah persyaratan mendapatkan dana replanting.

Selama ini, kata dia, persyaratan program peremajaan sawit menyulitkan petani. Seperti misalnya sertifikat harus sesuai dengan KTP, sementara banyak lahan yg sudah berpindah tangan. Sementara pemerintah daerah tidak memfasilitasi balik nama kepemilikan lahan.

Dalam acara Pembukaan IPOC ini, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba TBS (tandan buah segar) terberat dan produktivitas kebun. Pemenang hadiah TBS terberat adalah Suparji, petani sawit asal Sumatera Selatan, dengan TBS seberat 95 kilogram. Sementara petani dengan produktivitas tertinggi yaitu 22,1 ton dimenangkan oleh KUD Petapahan Maju Bersama, Kabupaten Kampar, Riau.