Tiga Hal Fundamental Melakukan Pemerataan Sosial di Indonesia

JAKARTA - Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menyatakan bakal terus melakukan pemerataan dan penegakan keadilan sosial di Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus melakukan terobosan dan beragam kebijakan demi meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat dan mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa.

Selain itu, transformasi struktural masih menjadi fokus Kabinet Kerja yang menyasar tiga hal fundamental, yaitu alokasi sumber daya, kebijakan yang berpihak dan pemberdayaan pelaku ekonomi.

"Pemerintah pusat akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono dalam talkshow bertajuk Pencapaian Program Ekonomi Pemerintahan Jokowi & JK, Rabu (21/11/2018) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Di Kota Karnaval Dunia ini, Susiwijono menjelaskan fundamental ekonomi makro Indonesia yang tercatat relatif sehat dan kuat. Dia menerangkan, di tengah gejolak dan perlambatan ekonomi global, Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,17% di semester I tahun 2018, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi semester I tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,01%. Inflasi juga berhasil dikendalikan di bawah 4% selama 4 tahun terakhir.

Tak hanya sekadar tumbuh, Susiwijono menerangkan bahwa ekonomi Indonesia juga tumbuh berkualitas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut selama 4 tahun terakhir indikator sosial Indonesia membaik.

"Tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya dalam sejarah berada di level satu digit, yaitu 9,82% di bulan Maret 2018. Rasio gini dan tingkat pengangguran tahun 2018 juga menurun masing-masing kini berada di angka 0,389% dan 5,13%," paparnya dalam keterangan yang diterima SINDOnews di Jakarta.

Susiwijono menerangkan bahwa meski sektor eksternal Indonesia juga mengalami tekanan karena dampak ekonomi global, namun cadangan devisa tetap memadai untuk pembayaran utang luar negeri dan stabilisasi nilai tukar. Adapun defisit transaksi berjalan yang masih melebar, terang dia, masih berada pada rentang aman.

"Utang Luar Negeri (ULN) juga relatif terjaga, tumbuh pada tren yang menurun. Berdasarkan komposisinya sebagian besar adalah ULN jangka panjang," tutur dia.

Terkait tema Rencana Kerja Pemerintah 2019 adalah Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Tema tersebut mendasari tiga arah kebijakan ekonomi Indonesia di tahun 2019. Pertama, pemerintah akan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tahun politik. Kedua, pemerintah akan menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tekanan eksternal. Ketiga, pemerintah akan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Susiwijono menjelaskan pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah menetapkan beberapa program prioritas. Mulai dari Proyek Strategis Nasional (PSN), Kebijakan Satu Peta, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga e-Commerce.

"Ada juga Sistem Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ease of Doing Business (EoDB), Stabilisasi Harga, Kemitraan Ekonomi Umat, dan terobosan perizinan melalui Online Single Submission (OSS)," sambungnya.

Selain itu, lanjut Susiwijono, pemerintah juga masih akan mempercepat implementasi kebijakan pemerataan ekonomi yang di dalamnya ada reforma agraria, pendidikan dan pelatihan vokasi, ritel modern dan pasar tradisional.

Lalu untuk Paket Kebijakan Ekonomi, pemerintah baru saja meluncurkan paket ke-16. Paket ini berisi 3 kebijakan meliputi Perluasan Tax Holiday, Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan Peningkatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Hasil Sumber Daya Alam.