Kementerian BUMN Kaji Rencana Lepas Saham Merpati
Kementerian BUMN Kaji Rencana Lepas Saham Merpati
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengkaji pelepasan saham pemerintah di PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Hal ini agar MNA bisa mengembangkan sayap bisnisnya serta merupakan kelanjutan dari proposal perdamaian antara Merpati dan kreditur.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyerahkan kajian itu ke Kementerian BUMN.
"Kemenkeu serahkan ke kita, privatisasi intinya, jadi kita tunggu saja, siapa tahu bisa sampai seluruhnya, kan ada valuasinya," ujar Aloysius di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Dia mengatakan, saat ini Kementerian BUMN juga masih mempelajari keputusan perdamaian antara Merpati dan kreditur, serta mempelajari kemampuan investor yang berencana mengoperasikan kembali maskapai tersebut. Investor yang berencana menyuntik Merpati dengan modal sebesar Rp 6,4 triliun diketahui bernama PT Intra Asia Corpora.
"Kita pelajari homologasinya. Kalau di situ sudah diikat kan dulu sudah ditawarkan juga. Kalau itu memang sudah mengikat, kita rundingkan yang ada dulu karena dia kan sudah menangkan itu. Tapi kita harus lihat kemampuannya benar-enggak," tandasnya.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyerahkan kajian itu ke Kementerian BUMN.
"Kemenkeu serahkan ke kita, privatisasi intinya, jadi kita tunggu saja, siapa tahu bisa sampai seluruhnya, kan ada valuasinya," ujar Aloysius di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Dia mengatakan, saat ini Kementerian BUMN juga masih mempelajari keputusan perdamaian antara Merpati dan kreditur, serta mempelajari kemampuan investor yang berencana mengoperasikan kembali maskapai tersebut. Investor yang berencana menyuntik Merpati dengan modal sebesar Rp 6,4 triliun diketahui bernama PT Intra Asia Corpora.
"Kita pelajari homologasinya. Kalau di situ sudah diikat kan dulu sudah ditawarkan juga. Kalau itu memang sudah mengikat, kita rundingkan yang ada dulu karena dia kan sudah menangkan itu. Tapi kita harus lihat kemampuannya benar-enggak," tandasnya.
(fjo)
Explore More