Sri Mulyani: Defisit APBN Capai Rp259,9 T Sepanjang 2018
Rabu, 02 Januari 2019 - 19:30 WIB
Sri Mulyani: Defisit APBN Capai Rp259,9 T Sepanjang 2018
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa defisit anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2018 mencapai Rp259,9 triliun atau 1,76% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Posisi ini lebih rendah dari tahun 2017 yang sebesar Rp341 triliun atau 2,51% dari PDB.
Menurutnya, angka ini juga jauh lebih kecil dari target yang dicanangkan di APBN 2018. Adapun target defisit di APBN 2018 adalah sebesar Rp325,9 triliun atau 2,19% dari PDB.
"Defisit APBN terealisir Rp259,9 triliun atau 1,76% dari PDB kita. Angka ini jauh lebih kecil dari UU APBN yang menargetkan defsiit Rp325,9 triliun atau 2,19%. Juga jauh lebih kecil dari angka defisit tahun lalu yang mencapai Rp341 triliun jadi penurunannya Rp80 triliun. Tahun lalu defisit di 2,51% GDP," katanya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/1/2019).
Perbaikan defisit APBN 2018 ini pun menular terhadap realisasi keseimbangan primer (primary balance) di 2018 yang hampir mendekati Rp0. Pada periode tersebut keseimbangan primernya hanya sekitar Rp1,8 triliun, jauh lebih kecil dibanding tahun lalu yang sebesar Rp123,3 triliun.
"Ini berarti penurunanya mendekati Rp122 triliun hanya dalam waktu satu tahun. Padahal tahun ini harusnya primary balance minus Rp87,3 triliun. Realisasinya Rp1,8 triliun. Jadi dibanding tahun lalu perbaikan primary balance sangat signifikan yaitu dari Rp124,4 triliun jadi Rp1,8 triliun. Ini yang selalu saya sampaikan, APBN 2018 kinerjanya sangat positif dan kita kelola secara hati-hati dan bertanggung jawab," paparnya.
Menurutnya, defisit APBN yang cukup baik ini disebabkan karena penerimaan negara sepanjang 2018 mencapai Rp1.942,3 triliun atau 102,5% dari target di APBN 2018 yang sebesar RP1.894,7 triliun. Selain itu, belanja negara juga realisasinya cukup baik yaitu sebesar Rp2.202,2 triliun atau 99,2% dari target di APBN 2018 yang sebesar Rp2.220,7 triliun.
Dengan realisasi tersebut, hingga akhir tahun pemerintah memiliki kelebihan pembiayaan sebesar Rp40,5 triliun. "Jadi kalau dari sisi ini, kita akan perhatikan kita membukukan adanya kelebihan cash on hand, ditambah dengan SAL tahun lalu yang sebesar Rp78 triliun, maka total dari pemerintah posisinya Rp78 triliun plus Rp40 triliun jumlah SAL yang dipegang pemerintah," tandasnya.
Menurutnya, angka ini juga jauh lebih kecil dari target yang dicanangkan di APBN 2018. Adapun target defisit di APBN 2018 adalah sebesar Rp325,9 triliun atau 2,19% dari PDB.
"Defisit APBN terealisir Rp259,9 triliun atau 1,76% dari PDB kita. Angka ini jauh lebih kecil dari UU APBN yang menargetkan defsiit Rp325,9 triliun atau 2,19%. Juga jauh lebih kecil dari angka defisit tahun lalu yang mencapai Rp341 triliun jadi penurunannya Rp80 triliun. Tahun lalu defisit di 2,51% GDP," katanya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/1/2019).
Perbaikan defisit APBN 2018 ini pun menular terhadap realisasi keseimbangan primer (primary balance) di 2018 yang hampir mendekati Rp0. Pada periode tersebut keseimbangan primernya hanya sekitar Rp1,8 triliun, jauh lebih kecil dibanding tahun lalu yang sebesar Rp123,3 triliun.
"Ini berarti penurunanya mendekati Rp122 triliun hanya dalam waktu satu tahun. Padahal tahun ini harusnya primary balance minus Rp87,3 triliun. Realisasinya Rp1,8 triliun. Jadi dibanding tahun lalu perbaikan primary balance sangat signifikan yaitu dari Rp124,4 triliun jadi Rp1,8 triliun. Ini yang selalu saya sampaikan, APBN 2018 kinerjanya sangat positif dan kita kelola secara hati-hati dan bertanggung jawab," paparnya.
Menurutnya, defisit APBN yang cukup baik ini disebabkan karena penerimaan negara sepanjang 2018 mencapai Rp1.942,3 triliun atau 102,5% dari target di APBN 2018 yang sebesar RP1.894,7 triliun. Selain itu, belanja negara juga realisasinya cukup baik yaitu sebesar Rp2.202,2 triliun atau 99,2% dari target di APBN 2018 yang sebesar Rp2.220,7 triliun.
Dengan realisasi tersebut, hingga akhir tahun pemerintah memiliki kelebihan pembiayaan sebesar Rp40,5 triliun. "Jadi kalau dari sisi ini, kita akan perhatikan kita membukukan adanya kelebihan cash on hand, ditambah dengan SAL tahun lalu yang sebesar Rp78 triliun, maka total dari pemerintah posisinya Rp78 triliun plus Rp40 triliun jumlah SAL yang dipegang pemerintah," tandasnya.
(fjo)
