Wamenkeu: Bank Sumut Harus Lakukan Penguatan Internal

MEDAN - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo, mengatakan bahwa perbankan di Sumatra Utara (Sumut), khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Sumut harus melakukan penguatan internal. Sehingga menjadi bank yang sehat dan berdaya saing.

"Sumber daya manusianya (SDM) harus baik, Good Corporate Governance (GCG) internalnya berjalan dengan baik, sehingga nantinya tercipta BPD yang bersih," ujar Mardiasmo dalam acara Sharing Seission Economic Outlook 2019 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi di Hotel Adi Mulia Medan, Selasa (15/1/2019).

Setelah internalnya beres, kata Wamenkeu, Bank Sumut harus memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Daerah di Sumut, baik Pemerintah Provinsi Sumatra Utara maupun Pemerintah Kabupaten/Kota agar pembangunan ekonomi inklusifnya berjalan.

Dengan demikian, semua masyarakat di daerah ini terlayani, mendapatkan akses informasi. Sehingga benar-benar BPD Sumut ini bisa berkiprah menjadikan pembangunan ekonomi inklusif. "Supaya pertumbuhan ekonominya dan inflasinya rendah, dan kesejahteraan rakyat akan semakin baik," kata Mardiasmo.

Edy Rahmayadi pada kesempatan itu, mengharapkan perbankan di Sumut memiliki grand design pertumbuhan ekonomi di Sumut setiap tahunnya. Sehingga keberadaan Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah dapat dirasakan masyarakat keberadaannya.

Disampaikannya, inflasi Sumut pada tahun 2018 secara keseluruhan hanya mencapai 1,23%, dan ini merupakan yang terbaik di 34 Provinsi di Indonesia. "Diharapkan ini semuanya sebagai referensi dan motivasi perbankan khususnya di Sumatra Utara kedepan untuk maju, khususnya dalam pembangunan ekonomi," ujar Edy.

Edy juga sependapat dengan Wamenkeu, bahwa perbankan di Sumut, khususnya Bank Sumut harus memperbaiki internalnya. Dikatakan Edy, perbankan harus diawaki orang-orang yang benar-benar menguasai ekonomi dan perbankan.

Kepada Mardiasmo, Edy menyampaikan, bahwa saat ini Bank Sumut sedang berbenah dan saat ini Bank Sumut belum memiliki Direktur Utama. "Mohon bantuan Pak Wakil Menteri, saat ini Bank Sumut tidak punya nakhoda. Kami sudah mencari nakhoda nya. Sekitar 14 juta penduduk Sumatra Utara. Namun susah sekali mencari satu orang saja untuk memimpin Bank Sumut. Padahal orang Sumatra ini jago-jago. Demografinya luar biasa," sebut Edy Rahmayadi.

Edy juga mengharapkan, agar pada kegiatan Sharing Seission Economic Outlook 2019, perbankan di Sumut dapat mengambil manfaatnya untuk membangun perekonomian di Sumut. "Harus ada hasilnya yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Edy.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah mengatakan, bahwa BUMD seperti Bank Sumut akan lebih maju dan berkembang, serta pengawasannya lebih ketat dengan Initial Public Offering (IPO), yaitu dengan menawarkan saham kepada nasabah.

Apalagi perbankan ini adalah perusahaan yang membutuhkan kepercayaan. Semakin banyak masyarakat yang percaya semakin menambah keuntungan bagi perbankan. "Sehingga Bank Sumut sebagai Bank Pembangunan Daerah dirasakan kepemilikannya oleh masyarakat Sumatera Utara yang membeli sahamnya," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Pengamat Ekonomi Aviliani. Menurutnya, pelepasan sebagian saham ke publik melalui skema IPO merupakan salah satu langkah penting, yang harus segera dilakukan Bank Sumut untuk bisa lebih maju. "Potensi Bank Sumut sangat besar, jadi harus segera IPO. Apalagi keuntungannya banyak, sehingga bisa semakin memajukan Bank Sumut," katanya.

Keuntungannya setelah IPO, kata Aviliani, antara lain pemerintah kabupaten/kota dan provinsi tidak perlu lagi menanamkan modal yang besar ke Bank Sumut. Karena Bank Sumut bisa mendapatkan sumber pendanaan dari masyarakat yang membeli saham bank itu. Dengan modal di Bank Sumut yang semakin besar, maka kinerja bank itu semakin bagus.