Gebrakan BUMN di Garut: Sambungkan Listrik Gratis Hingga Bantu Petani

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan elektrifikasi, pelaksanaan kewirausahaan pertanian serta program-program pemberdayaan bagi masyarakat kecil.

Hal ini diwujudkan dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Garut, Jawa Barat pada 18-19 Januari 2019. Menteri BUMN Rini M Soemarno, pejabat eselon I Kementerian BUMN hingga sejumlah direksi BUMN turut serta mendampingi Presiden.

Pada kunjungan hari pertama, Jumat (18/1/2019), Presiden Jokowi menyambungkan listrik kepada 30.937 rumah tangga tidak mampu di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tak hanya di Garut, program sambung listrik gratis ini sebelumnya telah dilakukan di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.

Menteri Rini memastikan 100.970 rumah tangga tidak mampu di Jawa Barat kini telah menikmati listrik. Program ini merupakan hasil sinergi 34 BUMN dan bentuk kepedulian BUMN yang dalam menjalankan usaha tidak hanya mencetak keuntungan tetapi ikut memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Melalui program ini diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat di Jawa Barat.

Selain melakukan penyambungan listrik secara gratis, Presiden dan rombongan melakukan kunjungan ke lokasi reaktivasi jalur kereta api di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut,Jawa Barat. Jalur kereta api yang melintasi Stasiun (St) Cibatu-St Garut-St Cikanjang (47.5 km) yang selama ini tidak berfungsi, akan diaktifkan kembali (reaktivasi).

Dengan diaktifkannya jalur kereta api ini, akses masyarakat ke Kabupaten Garut jadi lebih mudah, memperlancar arus barang dan distribusi komoditas unggulan masyarakat setempat serta mendorong perkembangan industri lokal.

Tak berhenti di situ, Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno juga menyempatkan diri bertemu dengan nasabah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang telah "naik kelas".

Sebagai kelanjutannya, mulai awal tahun 2019 ini, nasabah Mekaar yang telah dinyatakan lolos dalam proses pembinaan yang dilakukan PNM dan telah mempunyai kapasitas yang layak untuk dibiayai akan mendapatkan fasilitas KUR Mikro oleh BNI.

BNI mencatat, saat ini telah terdapat lebih 1.500 nasabah Mekaar yang memenuhi kriteria naik kelas dan eligible untuk mendapatkan KUR Mikro BNI dengan rata-rata maksimum sampai Rp10 juta yang tersebar di Jakarta, Garut, dan Tasikmalaya.

Menteri Rini pun melanjutkan agendanya dengan ikut panen lele bersama peternak lele di Kabupaten Garut. Sambil mengajak para Direksi BUMN, Menteri Rini terlihat antusias memanen Lele yang merupakan hasil budidaya ibu-ibu nasabah Mekaar.

"Saya senang ibu-ibu Mekaar di sini sudah bisa panen lele hasil budidaya sendiri. Ini merupakan salah satu upaya kita mendorong ibu-ibu nasabah mekaar untuk bisa naik kelas. Dengan hasil panen yang meningkat, pendapatan usaha ibu-ibu bisa meningkat dan kesejahteraan juga meningkat," ungkap Rini dalam keterangan yang diterima SINDOnews di Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Untuk meningkatkan hasil dan mengenalkan teknologi terkini dalam budidaya lele, para peternak dilatih menjadi peternak lele air yang bersih dan higienis. Dengan metode ini akan mednorong hasil panen yang baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasabah Mekaar.

Selain teknik memelihara lele, ibu-ibu Mekaar juga dilatih untuk membuat "LESSGO" (lele siap goreng) dan abon lele sehingga harga jual lele lebih tinggi dan dapat meningkatkan pendapatan.

"Lelenya bersih dan setelah digoreng, enak rasanya," ungkap Menteri Rini yang langsung menggoreng lele dan makan bersama ibu-ibu nasabah Mekaar seusai panen.

Di hari kedua kunjungannya ke Garut, Sabtu (19/01/2019), Presiden Jokowi membuka Gerakan Mengawal Musim Tanam (GMMT) OKMAR 2018/2019 Kabupaten Garut di Desa Leuwigoong, yang memiliki luas lahan sawah lebih dari 2.500 Ha.

GMMT OKMAR 2018/2019 merupakan bagian dari rangkaian aktivitas dalam Program Kewirausahaan Pertanian dimana dalam program ini, PT Bank Negara Indonesia (BNI) bersinergi dengan Kementerian Pertanian memastikan seluruh kegiatan produksi petani dapat dikawal sedini mungkin dalam hal penyediaan seluruh sarana dan prasarana produksi pertanian.

Menteri Rini pun mengajak BUMN untuk bersinergi mendorong kesejahteraan petani dengan terus mewujudkan pelaksanaan kewirausahaan pertanian sejakawal musim tanam, pemberian penuyuluhan, bantuan permodalan hingga pemasaran produk pertanian sehingga memiliki daya tawar yang tinggi.

Selain mendorong kesejahteraan petani, dukungan BUMN juga dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) melalui program pemberdayaan masyarakat di sejumlah daerah terpencil dengan mendirikan Pertashop yaitu Sebuah layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap layanan One Stop Pertamina Product yaitu BBM, LPG dan Pelumas Pertamina.

Keberadaan Pertashop mendapat perhatian Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Garut, didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Presiden Jokowi juga melihat display Pertashop yang menjadi bagian dari BUMN Shop, dan dikelola Badan Usaha Milik Desa.

Pertamina telah menghadirkan 11 unit Pertashop, 8 diantaranya berada di Sukabumi dan 2 di Ciamis yang menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Serta, 1 unit Pertashop di Garut yang menggandeng Pesantren.

Pertashop hadir menggandeng berbagai pihak, seperti pesantren dan BUMDes, sebagai upaya penguatan ekonomi dengan membangun rantai distribusi produk Pertamina. Pada pelaksanaannya, Pertashop merupakan bagian dari usaha milik desa atau lembaga yang ditunjuk untuk menyediakan beberapa kebutuhan masyarakat terutama produk-produk dari BUMN. Dalam usaha desa tersebut selain menjual produk Pertamina juga melayani kebutuhan sembako, listrik, pulsa, pupuk, dan lain-lain.

BUMN bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung implementasi program kewirausahaan pertanian di Jawa Barat.

Sinergi ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan akses permodalan dan investor, rendahnya kapasitas produksi/skala ekonomi bisnis BUMDes, akses terhadap pasar yang masih rendah, keterbatasan pengetahuan mengenai manajemen operasional bisnis/corporate managemen, kurangnya kompetensi SDM dan infrastruktur teknologi.

Setelah menggandeng BUMDes maka petani akan mendapat pengawalan, pembinaan dan akses modal berupa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara pada saat panen, hasil gabah akan diserap oleh Mitra Bumdes Bersama (MBB) dan dilakukan kegiatan Serap Gabah oleh BUMN Pangan yang ditunjuk, seperti BULOG, PPI, Sang Hyang Seri, Pertani, RNI dan Pupuk Indonesia Pangan.