Unicorn Dikuasai Asing, Pemerintah Dinilai Biarkan Ekonomi Liberal
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam mengkritik pemerintah atas penguasaan unicorn di Indonesia oleh asing. Sebab, hal itu dianggapnya sebagai bukti bahwa pemerintah saat ini membiarkan sistem liberal menjadi ideologi ekonomi.
"Ini membuktikan dan tambah menguatkan bahwa pemerintah sekarang membiarkan sistem liberal menjadi ideologi ekonomi. Setelah pemerintah membiarkan ekonomi Indonesia diserbu dengan barang impor, tenaga kerja asing baik yang legal maupun tidak legal kini membiarkan unicorn kita terus dicaplok," ujar Ecky kepada SINDOnews, Selasa (29/1/2019).
Bahkan, kata Ecky, asing boleh berbisnis di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang seharusnya dilindungi. "Jadi kita benar-benar hanya jadi pasar yang empuk bagi produk-produk asing," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia melanjutkan, kontribusi wisatawan asing bagi perekonomian di Indonesia pun semakin berkurang. Sebab, kata dia, wisatawan asing yang datang ke Indonesia acapkali menggunakan maskapai asing, kemudian menginap di hotel milik investor asing. Tak hanya itu, sambung dia, mereka juga belanja di toko dan restoran milik asing di Tanah Air.
"Pemerintah sebaiknya kembali ke pasal 33 UUD, kembali ke ekonomi Pancasila yang melindungi kepentingan rakyat indonesia," tegas legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat III ini.
"Ini membuktikan dan tambah menguatkan bahwa pemerintah sekarang membiarkan sistem liberal menjadi ideologi ekonomi. Setelah pemerintah membiarkan ekonomi Indonesia diserbu dengan barang impor, tenaga kerja asing baik yang legal maupun tidak legal kini membiarkan unicorn kita terus dicaplok," ujar Ecky kepada SINDOnews, Selasa (29/1/2019).
Bahkan, kata Ecky, asing boleh berbisnis di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang seharusnya dilindungi. "Jadi kita benar-benar hanya jadi pasar yang empuk bagi produk-produk asing," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia melanjutkan, kontribusi wisatawan asing bagi perekonomian di Indonesia pun semakin berkurang. Sebab, kata dia, wisatawan asing yang datang ke Indonesia acapkali menggunakan maskapai asing, kemudian menginap di hotel milik investor asing. Tak hanya itu, sambung dia, mereka juga belanja di toko dan restoran milik asing di Tanah Air.
"Pemerintah sebaiknya kembali ke pasal 33 UUD, kembali ke ekonomi Pancasila yang melindungi kepentingan rakyat indonesia," tegas legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat III ini.
(fjo)