Raihan Investasi Indonesia Masih Rendah di Kawasan ASEAN
Raihan Investasi Indonesia Masih Rendah di Kawasan ASEAN
A
A
A
JAKARTA - Arus investasi di Indonesia menurut Senior Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nawir Messi masih lebih rendah dibandingkan negara berkembang di ASEAN. Sebelumnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk tahun 2018 mencapai Rp721,3 triliun.
"Kalau lihat perbandingan negara sekawasan, kita ini relatif tak efisien dibandingkan hampir semua negara ASEAN. Apalagi dibandingkan Malaysia, Filipina dan Thailand, kita ketinggalan. Something wrong, banyak masalah," ujar Nawir Messi di Jakarta, Kamis (7/2).
Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Indef Ariyo DP Irhamna mengungkapkan, layanan perizinan terintegrasi secara online atau Online Single Submission (OSS) menjadi salah satu penyebab perlambatan tersebut. Pasalnya kesiapan pemerintah dalam menjalankan OSS belum dilakukan dengan baik.
"Dari 2017 kan meningkat, tapi pas masuk 2018 kuartal I turun sedikit, drastis pada kuartal II dan makin rendah kuartal III. Kenapa bisa drastis banget? Kalau saya lihat ada faktor internal juga karena sejak 2018 ada sistem OSS, sistem perizinan investasi, dipindahkan ke Kemenko Perekonomian," paparnya..
Tidak hanya itu, beberapa lembaga pembiayaan, khususnya asing, menjadi enggan menggelontorkan dananya jika investor mengurus perizinannya melalui OSS. Hal ini harus menjadi evaluasi pemerintah, khususnya Kemenko Perekonomian dan BKPM tahun ini jika tidak ingin PMA kembali turun.
"Bahkan saya dengar ada beberapa bank yang enggak mau ngasih kredit kalau dari OSS karena masih belum jelas. Dan semalam saya cek sistem di OSS itu masih belum ada format bahasa Inggrisnya, padahal tidak semua asing pake law firm lokal. Saya cek sistemnya dan juga ada beberapa subsektor yang belum ada (layanannya). Ini memang sudah mulai baik, tapi implementasinya harus lebih cepat," paparnya.
"Kalau lihat perbandingan negara sekawasan, kita ini relatif tak efisien dibandingkan hampir semua negara ASEAN. Apalagi dibandingkan Malaysia, Filipina dan Thailand, kita ketinggalan. Something wrong, banyak masalah," ujar Nawir Messi di Jakarta, Kamis (7/2).
Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Indef Ariyo DP Irhamna mengungkapkan, layanan perizinan terintegrasi secara online atau Online Single Submission (OSS) menjadi salah satu penyebab perlambatan tersebut. Pasalnya kesiapan pemerintah dalam menjalankan OSS belum dilakukan dengan baik.
"Dari 2017 kan meningkat, tapi pas masuk 2018 kuartal I turun sedikit, drastis pada kuartal II dan makin rendah kuartal III. Kenapa bisa drastis banget? Kalau saya lihat ada faktor internal juga karena sejak 2018 ada sistem OSS, sistem perizinan investasi, dipindahkan ke Kemenko Perekonomian," paparnya..
Tidak hanya itu, beberapa lembaga pembiayaan, khususnya asing, menjadi enggan menggelontorkan dananya jika investor mengurus perizinannya melalui OSS. Hal ini harus menjadi evaluasi pemerintah, khususnya Kemenko Perekonomian dan BKPM tahun ini jika tidak ingin PMA kembali turun.
"Bahkan saya dengar ada beberapa bank yang enggak mau ngasih kredit kalau dari OSS karena masih belum jelas. Dan semalam saya cek sistem di OSS itu masih belum ada format bahasa Inggrisnya, padahal tidak semua asing pake law firm lokal. Saya cek sistemnya dan juga ada beberapa subsektor yang belum ada (layanannya). Ini memang sudah mulai baik, tapi implementasinya harus lebih cepat," paparnya.
(akr)
Explore More