Data Unicorn Dibuka ke Asing, Ekonom: Bakal Hambat Kemajuan Ekonomi RI
Data Unicorn Dibuka ke Asing, Ekonom: Bakal Hambat Kemajuan Ekonomi RI
A
A
A
JAKARTA - Data saat ini menjadi tambang baru dalam dunia industrial 4.0 yang disamakan sebagai sumber daya atau the new mining. Namun dengan masuknya investasi asing, dalam perusahaan rintisan ( startup ) Indonesia yang bernilai USD1 miliar atau Unicorn dinilai oleh pengamat harus diatur secara tepat, karena jika tidak bisa menghambat ekonomi.
Ekonom Indef Bhima Yudisthira menerangkan, pembukaan data tanpa aturan akan mengganggu stabiltas ekonomi karena akan terjadi krisis data. "Padahal banyak data Indonesia bakal disalahkan gunakan, kalau enggak diawasi hati-hati akan meninbulkan krisi data. Dan kedualatan bangsa karena yang megang bukan anak bangsa," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta.
(Baca Juga: Unicorn Akan Menjadi Tambang Baru Perekonomian IndonesiaSambung dia mengutarakan, unicorn Indonesia saat ini sudah dikuasai asing dengan banyaknya tenaga asing yang bekerja pada beberapa startup Indonesia. "Faktor unicorn berkembang pesat ini punya sisi negatif untuk ke depannya, karena banyak tenaga kerja asing. Seperti Gojek, data center itu di India jadi mana keberpihakan anak bangsa, data center juga masih lemah," paparnya
Menurutnya keterlibatan asing tidak akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi karena akan menghambat kemajuan ekonomi di Indonesia. "Untuk jadi tambang emas atau enggak. Struktur permodalan unicorn sekarang ini asing enggak bakal berpihak kepada kemajuan Ekonomi Indonesia," tandasnya.
(Baca Juga: Unicorn Jual 90% Produk Impor, Indonesia Hanya Kepanjangan Kaki AsingSebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Unicorn Indonesia sebagai tambang emas untuk perekonomian bangsa. "Investasi dan data itu menjadi tambang perusahaan Unicorn. Akan banyak yang investasi ke sana dan ini akan meningkatkan nilai aset kita," ujar Menkeu.
"Dulu orang kaya harus kuasai tambang, emas, berlian. Sekarang orang bicara kaya tidak berkaitan dengan sumber daya alam. Data sama seperti tambang. Kita bisa punya data dengan tinggal duduk saja. Jadi kemampuan institusi itu sumber tambang baru. Understanding how people behave. How the economic work. Choice being made," terang Mantan Direktur Bank Dunia itu.
Ekonom Indef Bhima Yudisthira menerangkan, pembukaan data tanpa aturan akan mengganggu stabiltas ekonomi karena akan terjadi krisis data. "Padahal banyak data Indonesia bakal disalahkan gunakan, kalau enggak diawasi hati-hati akan meninbulkan krisi data. Dan kedualatan bangsa karena yang megang bukan anak bangsa," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta.
(Baca Juga: Unicorn Akan Menjadi Tambang Baru Perekonomian IndonesiaSambung dia mengutarakan, unicorn Indonesia saat ini sudah dikuasai asing dengan banyaknya tenaga asing yang bekerja pada beberapa startup Indonesia. "Faktor unicorn berkembang pesat ini punya sisi negatif untuk ke depannya, karena banyak tenaga kerja asing. Seperti Gojek, data center itu di India jadi mana keberpihakan anak bangsa, data center juga masih lemah," paparnya
Menurutnya keterlibatan asing tidak akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi karena akan menghambat kemajuan ekonomi di Indonesia. "Untuk jadi tambang emas atau enggak. Struktur permodalan unicorn sekarang ini asing enggak bakal berpihak kepada kemajuan Ekonomi Indonesia," tandasnya.
(Baca Juga: Unicorn Jual 90% Produk Impor, Indonesia Hanya Kepanjangan Kaki AsingSebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Unicorn Indonesia sebagai tambang emas untuk perekonomian bangsa. "Investasi dan data itu menjadi tambang perusahaan Unicorn. Akan banyak yang investasi ke sana dan ini akan meningkatkan nilai aset kita," ujar Menkeu.
"Dulu orang kaya harus kuasai tambang, emas, berlian. Sekarang orang bicara kaya tidak berkaitan dengan sumber daya alam. Data sama seperti tambang. Kita bisa punya data dengan tinggal duduk saja. Jadi kemampuan institusi itu sumber tambang baru. Understanding how people behave. How the economic work. Choice being made," terang Mantan Direktur Bank Dunia itu.
(akr)
Explore More